Jokowi Diprediksi Tak Copot Airlangga dari Posisi Menteri
"Pertama, efek menggeser Airlangga sangat besar dari sisi percaturan politik," kata Arya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (6/1/2018).
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meskipun saat ini Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, namun kemungkinan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menggantinya sangat kecil.
Menurut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, ada beberapa indikator yang menjadi alasan kecilnya kemungkinan Jokowi menggeser Airlangga dari jabatan Menperin.
"Pertama, efek menggeser Airlangga sangat besar dari sisi percaturan politik," kata Arya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (6/1/2018).
Baca: Warga Buru Ular Sanca di Rumah Kosong tapi Justru Ini yang Mereka Temukan
Menurut Arya, dua reshuffle kabinet terakhir telah benar-benar menciptakan kegaduhan di nasional.
Sementara itu, tahapan pilpres akan dimulai tak lama lagi, sekitar bulan Agustus-September.
"Jokowi kemungkinan menghindari sekali kegaduhan politik baru, yang diciptakan dari perombakan kabinet," kata dia.
Kedua dari sisi internal Partai Golkar sendiri, yang apabila Airlangga dicopot maka harus ada calon yang menggantikannya sebagai Menperin.
Menurut Arya, tidak mudah bagi Golkar untuk mencari calon dengan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang bagus seperti Airlangga di sektor industri.
Di sisi lain, Golkar tengah disibukkan dengan pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sekretaris Jenderal.
Ditambah lagi, partai berlambang pohon beringin itu butuh upaya pemulihan (recovery) paska kasus hukum yang menimpa Setya Novanto.
"Jadi, dinamika di internal ini masih berjalan. Kalaupun terjadi reshuffle, kecil kemungkinannya. Dari pihak Airlangga juga kecil kemungkinannya mengundurkan diri," ucap Arya.
Ketiga, dari sisi waktu di mana saat ini partai politik (parpol) tengah sibuk mempersiapkan calon-calon kepala daerah.
Pendaftaran akan dibuka mulai 8 Januari hingga 10 Januari untuk 171 daerah.
Ditambah dengan tahapan pilpres yang akan dimulai bulan Agustus, Arya memperkirakan Jokowi akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa.
