Suap Bakamla Disebut untuk Danai Munas Tapi Golkar Membantahnya
Fayakhun diketahui pernah meminta agar uang sebesar 300.000 dollar Amerika Serikat dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla.
Penulis:
Theresia Felisiani
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Eva Sundari Juga Disebut
Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari disebut turut menikmati uang terkait proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Uang itu disebut-sebut sebagai pemulus dalam penganggaran proyek.
Ini diketahui saat Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Esa, Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa Nofel Hasan, selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Fakta ini terungkap saat jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Fahmi Darmawansyah.
Dalam Berita Acara Perkara (BAP), Fahmi mengaku pernah memberikan uang Rp 24 miliar kepada staf khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi.
"Uang tersebut merupakan fee sebesar 6 persen, atas anggaran pengadaan satelit monitoring sebesar Rp 400 miliar," kata jaksa saat membacakan BAP.
Dalam BAP, disebutkan pula uang Rp 24 miliar itu digunakan untuk mengurus proyek di Bakamla.
Kemudian, untuk Balitbang PDI Perjuangan Eva Sundari, Komisi XI DPR Bertus Merlas dan Donny Imam Priambodo, Komisi I Fayakhun, Wisnu dari Bappenas, dan pihak di Direktorat Jenderal Anggaran.
"Iya, itu saya tahu dari Ali Habsyi," kata Fahmi Darmawansyah.
Masih menurut Fahmi, uang itu diserahkannya ke Ali Habsyi di Hotel Ritz Carlton.
Diketahui Fahmi dalam kasus ini telah divonis bersalah karena terbukti menyuap pejabat Bakamla terkait proyek pengadaan satelit monitoring.
"Saya tahu kedekatan Habsyi dengan Kabakamla. Makanya saya penuhi," katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari membantah terlibat dalam proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang kasusnya kini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Eva mengaku tidak pernah mengetahui rencana ataupun diajak rapat membicarakan proyek tersebut.
Ia juga mengaku tidak memiliki posisi strategis di DPR RI sehingga dapat membahas atau memuluskan proyek tersebut.
