Zumi Zola Terjerat Kasus

Zumi Zola Sempat Beritahu DPRD Jambi Bakal Ada OTT KPK

"Memang ada korsubga pencegahan KPK menyampaikan ke saya, mengingatkan kembali dan supaya menyampaikan ke teman-teman DPRD untuk jaga-jaga," paparnya

Zumi Zola Sempat Beritahu DPRD Jambi Bakal Ada OTT KPK
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola angkat bicara soal keterangan dari Ketua DPRD Jambi, Cornelis Buston yang menyatakan dirinya sudah mengetahui akan ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sejak 2016, padahal OTT baru terjadi November 2017.

Ditemui usai sidang lanjutan kasusnya dugaan suap dan gratifikasi, Kamis (20/9/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Zumi Zola menjelaskan memang dia sudah diperingati KPK agar jangan sampai anggota DPRD Jambi terjaring korupsi massal seperti di wilayah lain.

Baca: Begini Respon Zumi Zola Dapat Kabar Bakal Ada OTT DPRD Jambi

"Memang ada korsubga pencegahan KPK menyampaikan ke saya, mengingatkan kembali dan supaya menyampaikan ke teman-teman DPRD untuk jaga-jaga," papar Zumi Zola.

"Saya memang nambahin, takut-takutin jangan sampai kejadian seperti di DPRD lain‎. Termasuk dengan Pak Supriyono dari PAN saya sudah sampaikan itu tapi tidak direspon positif," ucap Zumi Zola lagi.

Setelah peringatan dari K‎PK diteruskan Zumi Zola ke Cornelis. Mereka komitmen tidak ada uang suap ketok palu.

Selang beberapa waktu, Cornelis mengaku dipanggil oleh Wakil Ketua DPRD, Zoerman ke ruangannya. Disana sudah ramai dengan para ketua fraksi.

"Sampai saya di ruangan Pak Zoerman‎ (almarhum) disana sudah ramai para ketua fraksi. Intinya mereka minta uang ketok palu untuk APBD 2018," ungkap Cornelis.

Saat itu juga, menurut Cornelis dia sudah menjelaskan soal dirinya yang ditelepon oleh Zumi Zola untuk komit tidak ada uang suap ketok palu.

"Saya sampaikan saya ditelepon Gubernur (Zumi Zola) saya komit tidak berani. Tapi mereka tidak mau, saya bilang kalau tidak percaya silahkan tanyakan.‎ Setelah itu saya tidak tahu lagi. Katanya Pak Zoerman hubungi gubernur dan gubernur didatangi ketua fraksi," imbuhnya.

‎Diketahui kasus ini diawali dari Operasi Tangkap Tangan KPK pada 28 November 2017 terkait pengesahan APBD 2018. Operasi senyap ini terkait uang ketok palu atau uang pelicin agar anggota DPRD memuluskan proses pengesahan APBD yang resmi disahkan pada Senin (27/8/2017) senilai Rp 4,5 triliun.

Baca: Sandiaga Komentari Debat Buwas dan Kemendag Soal Beras: Datanya Harus Sama Dulu

Atas kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka yakni Supriono Ketua fraksi PAN DPRD Jambi, Erwan Malik‎ Plt Sekda Jambi, Arfan Plt Kepala Dinas PU Jambi, dan Saipudin dan asisten daerah bidang III Prov Jambi,

‎Pengembangan dari kasus ini, KPK akhirnya menetapkan status tersangka pada Zumi Zola. Selain tersangka suap, Zumi Zola juga berstatus tersangka di perkara gratifikasi.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved