Lewat Validitas Rekaman Suara, KPK Meyakini Pengacara Lucas Bantu Pelarian Eddy Sindoro

KPK meyakini pengacara Lucas membantu Eddy Sindoro, mantan petinggi Lippo Group untuk dapat keluar masuk Indonesia tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi.

Lewat Validitas Rekaman Suara, KPK Meyakini Pengacara Lucas Bantu Pelarian Eddy Sindoro
Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

"Dari bukti-bukti elektronik tersebut, JPU meyakini relasi antara Lucas dan Eddy Sindoro tersebut, dan juga pola pengurusan kasus hukum (pelarian) juga terbaca di sana," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide menyebut bahwa jaksa KPK gagal membuktikan perbuatan menghalangi proses hukum yang diduga dilakukan Lucas.

Menurut Yusuf, selama persidangan Lucas berlangsung, yakni sejak November 2018 hingga Februari 2019, jaksa hanya fokus pada keterangan satu saksi, yakni Sekretaris PT Gajendra Adhi Sakti, Dina Soraya Putranto.

Kedua, menurut Yusuf, dalam persidangan Eddy Sindoro memastikan tidak pernah dibantu dan berbicara dengan Lucas selama Eddy berada di luar negeri. Rekaman penyadapan juga tidak bisa membuktikan perbuatan Lucas.

Kemudian, menurut Yusuf, Lucas bukan kuasa hukum Eddy Sindoro, baik sebelum menjadi tersangka maupun saat sudah dijerat KPK.
Bahkan, menurut Yusuf, alat bukti yang digunakan KPK menjerat Lucas sangat prematur.

"Makanya selama persidangan ini sampai Minggu lalu, kami melihat tuduhan KPK tidak ada alat bukti yang kuat. Jaksa tidak bisa membuktikan perbuatan Pak Lucas," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (19/2/2019).

Seperti diketahui, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Selain itu, Lucas mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK.

Atas perbuatan itu, Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016 ketika Eddy ditetapkan sebagai tersangka.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved