‎Johan Budi: Reshuffle Kabinet Jokowi-JK Kemungkinan Setelah Lebaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat pasca Pilpres 2019 ini.

Hal ini lantaran beberapa menteri ada yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik menjadi saksi maupun kantornya digeledah.

Selain itu, ada pula menteri yang lolos di Pileg 2019 sehingga bisa melenggang ke Senayan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Staf Khusus Presiden, Johan Budi mengatakan reshuffle bisa dilakukan kapan saja. Menurutnya jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Lebaran.

"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," ucap Johan Budi di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2019).

Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.

Baca: Kasus Jual Beli Jabatan, Menteri Agama Lukman Saifuddin Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

"Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.

Empat Menteri Gagal ke Senayan

Terkait hal ini, empat menteri kabinet Jokowi-JK yang maju sebagai calon anggota legislatif diprediksi gagal melaju ke Senayan berdasarkan penghitungan suara sementara.

Dari keempat menteri tersebut, tiga diantaranya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo.

Satu menteri lainnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekjen PPP Arsul Sani membenarkan bahwa partainya kemungkinan tidak mendapatkan kursi di daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi kota Depok dan Bekasi.

Hal itu diketahui berdasarkan hitungan sementara Komisi Pemilihan Umum di tingkat kecamatan dan kota.

"Saya belum tahu posisi terakhir, tapi sepertinya PPP tidak dapat kursi di dapil kota Bekasi, kota Depok," kata Arsul seperti dikutip Kompas.com, Selasa (7/5/2019).