BPN Tolak Penghitungan KPU, Bamsoet: Salurkan Dugaan Kecurangan ke Pengadilan Mahkamah Konstitusi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menanggapi sikap penolakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi  terhadap hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengimbau jika ada kecurangan disertai bukti dan fakta-fakta yang kuat, hendaknya disalurkan melalui mekanisme konstitusi.

"Kalau kita memiliki bukti-bukti yang sah adanya kecurangan, ada saluran yang disiapkan oleh negara yaitu MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Bamsoet, panggilan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sebagai negara demokrasi, Bamsoet menilai yang dilakukan BPN memaparkan dugaan kecurangan sah-sah saja.

Baca: Ada Pesan-pesan Aneh Hingga Tato di Tubuh Korban, Ini Fakta-fakta Kasus Mutilasi Wanita di Malang

Baca: Dua Motor Ojek Online Cuek Masuk Tol Pasteur, di Depannya Mobil Petugas Tol

Baca: Ada Opsi E-Voting untuk Pemilu ke Depan, Wapres : Yang Penting Pemilu Sederhana Tidak Rumit

Baca: Komentar Marc Marquez Jelang MotoGP Prancis 2019 Akhir Pekan Ini

Namun, Legislator Partai Golkar itu melihat hal tersebut hanya menimbulkan kegaduhan politik yang berujung pada ketidaknyamanan masyarakat.

Untuk itu, ia mengimbau para elite politik untuk bersikap dewasa menyikapi permasalahan yang timbul pasca hari pencoblosan 17 April lalu.

"Sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh elite politik baik (tim sukses) 01 dan 02 segeralah redakan tensi, dahulu kepentingan bangsa yang lebih besar, ingat, masih ada 265 juta rakyat kita yang ingin hidup tenang," pungkas Bamsoet.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang  sedang berjalan.

Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Penolakan tersebut menurut Djoko karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akhirnya memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya. 

 Pemaparan dilakukan oleh tim pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

Menurutnya berdasarkan penghitungan formuli C1 hingga Selasa 00.00 wib, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

 "Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo -Sandi unggul," katanya.

 Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen.
Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.

 "Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka angkanya yang kita miliki," katanya.

 Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.

 "Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," pungkasnya.