Pilpres 2019

Dua Saksi dan 2 Ahli Tim TKN akan Bantah Saksi BPN

Dalam kesaksiannya nanti, Anas secara spesifik akan membantah keterangan saksi paslon 02 Hairul Anas.

Dua Saksi dan 2 Ahli Tim TKN akan Bantah Saksi BPN
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Ketua tim hukum paslon 01 Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim hukum paslon 01 Jokowi-Ma'ruf menghadirkan dua saksi dan dua ahli dalam sidang kelima Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hari ini kita akan mengajukan dua saksi dua ahli dan dua-duanya sudah siap," kata Ketua tim hukum paslon 01 Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Dua saksi itu ialah Candra Irawan yang akan menjelaskan soal rekapitulasi manual berjenjang tingkat nasional di KPU RI.

Candra hadir sebagai saksi dan menyatakan tak ada penolakan apapun dari saksi paslon 02 saat itu.

Bahkan mereka memberi selamat meskipun tak menandatangani hasil rekap nasional tersebut.

Saksi lainnya, Anas Nasikhin yang berposisi sebagai panitia pelaksana Training TOT yang diselenggarakan TKN.

Dalam kesaksiannya nanti, Anas secara spesifik akan membantah keterangan saksi paslon 02 Hairul Anas.

Baca: Moeldoko Tegaskan Negara Tidak Intervensi Terkait Penangguhan Penahanan Soenarko

Sedangkan dua ahli yang dihadirkan paslon 01 yakni Edward Omar Sharif Hiariej.

Pokok keterangan yang akan disampaikan Edward adalah terkait TSM dalam konteks UU Pemilu sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017.

Sementara satu ahli lainnya, Heru Widodo secara khusus akan menerangkan tentang perkembangan hukum Pemilu dan pembaruan regulasi penegakkan hukum atas pelanggaran dan sengketa Pemilu.

Heru juga akan menerangkan tentang tafsir diskualifikasi dalam putusan MK pascapembaruan UU Pemilu dan UU Pemilukada Serentak.

"Ahli yang kita hadirkan memang dua-duanya terkait TSM. Pertama mengkaji aspek pidana dari TSM itu sendiri. Kedua juga lebih dalam menguraikan masalah TSM dari sejarah dan juga menjelaskan masalah administratif selain pidana yang harus diselesaikan melalui lembaga yang diatur UU seperti Bawaslu dan PTUN," terang Yusril.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved