PKS Yakin Gerindra Tidak Akan Menyebarang Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Syuro PKS Aboe Bakar Al Habsyi meyakini Partai Gerindra tidak akan masuk ke dalam pemerintahan bila ditawari bergabung oleh Jokowi.

Apabila kemudian Gerindra mengambil tawaran tersebut menurut Aboe, ia tidak bisa melarangnya.

"Saya tidak yakin Gerindra akan mengambil sikap yang demikian. Namun jika memang itu terjadi, mau bilang apalagi. Saya tidak bisa mengusik dapur orang, biarlah masing masing menentukan dapurnya," ujar Aboe di Jakarta, Rabu, (26/6/2019).

Menurut Aboe menjadi oposisi memang tidak mudah.

Baca: Saksi: Sekjen Kementerian Agama Tahu Haris Hasanuddin Sosok Bermasalah

Baca: Menteri Agama Hadir Sebagai Saksi Sidang Kasus Jual Beli Jabatan

Baca: Kadin Minta Pemerintah Beri Kepastian Soal Investasi di Pelabuhan Penunjang Tanjung Priok

Namun menurutnya hal tersebut harus dilakukan demi kebaikan jalannya bernegara.

"Buat PKS posisi dimanapun tidak masalah, asal semua untuk kebaikan bangsa. PKS sudah membuktikan bisa dalam koalisi pemerintahaan seperti saat dengan SBY, bisa juga kita di luar seperti sekarang," katanya.

Menurut Aboe keberadaan oposisi di negara demokrasi sangatlah penting.

Oposisi menjadi penyeimbang dan pengoreksi kebijakan pemerintah.

Baca: Kadin Minta Pemerintah Beri Kepastian Soal Investasi di Pelabuhan Penunjang Tanjung Priok

Demokrasi tidak akan berjalan bila tidak ada oposisi.

"Lebih sederhananya kita lihat orang naik sepeda, pedal kanan dan kiri harus digenjot bergantian, jika tidak nanti sepeda gak jalan. Lebih parahnya lagi jika sepeda gak jalan, pasti akan rubuh, kenapa? Karena keseimbangan sepeda diperoleh dengan berjalannya roda. Denikian juga demokrasi dan pemerintahan kita. Perlu oposisi untuk memberikan keseimbangan, agar pemerintahan bisa berjalan seimbang," ujarnya.

Jangan sampai tidak ada yang mengkritisi

Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Khususnya bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Apalagi tujuannya untuk rekonsiliasi pasca-pemilu 2019.

Baca: Bawaslu Mengaku Tidak Pernah Terima Komplain Dari BPN Soal Status Maruf Amin di Dua Bank Syariah

"Tawaran Jokowi sangat baik. Patut dihargai dan harus diapresiasi," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Rabu (12/6/2019).

Hanya saja, dia berpendapat, jangan sampai semua partai politik ada dalam satu kubu pemerintah.

Tanpa ada partai politik oposisi pemerintah dikhwatirkan tidak ada pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

Baca: Kivlan Zen Kirim Surat Kepada Menhan Minta Perlindungan Hukum

"Bila semuanya ada di kubu pemerintah, tanpa ada oposisi, tanpa ada yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, tak ubahnya ini akan menjadi orde baru jilid II. Pada saat semua pejabat negara ketika menyanyikan lagu setuju," tegas Hendri Satrio.

Bila akhirnya keputusannya Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan bergabung ke koalisi pemerintah, maka dia berpesan, agar tetap kritis di parlemen.

Sehingga masih ada checks and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan) terjadi di negeri ini oleh wakil rakyat.

Jokowi Buka Pintu Jika Gerindra Ingin Gabung

Presiden Joko Widodo membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

Baca: Bandit Spesialis Tauke Karet yang Jadi Buronan Selama 9 Tahun Menyerahkan Diri

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.

Baca: Kim Jong Un Diberitakan Menceburkan Jenderalnya ke Tanki Penuh Ikan Piranha karena Rencanakan Kudeta

Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat. Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.

Baca: Habil Marati, Tersangka Rencana Pembunuhan Wiranto Cs yang Gagal Jadi Ketua Umum PSSI

“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.

Lebih akrab dengan Gerindra Masih dikutip dari Jakarta Post, elite tiga parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, PKB dan PPP juga telah berbincang mengenai kemungkinan mengundang Gerindra bergabung ke koalisi.