Seleksi Pimpinan KPK

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK, Kamis (4/7/2019) di Kantor Setneg, Jakarta.

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK pada Kamis (4/7/2019 di Kantor Setneg, Jakarta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK, Kamis (4/7/2019) di Kantor Setneg, Jakarta.

Menggunakan kemeja putih lengan panjang dan tas selempang, Natalius Pigai datang sendiri membawa seluruh persyaratannya ke Pansel KPK.

Usai mendaftar, dia sempat menunjukkan secarik kertas tanda laporannya sudah diterima Pansel KPK.

Pigai mengaku, motivasinya mendaftar sebagai capim KPK untuk menjadikan korupsi sebagai momok menakutkan.

"Ingin konsisten di bidang pencegahan, bagaimana menjadikan korupsi menjadi sebuah momok menakutkan," ucap Pigai.

Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik

Baca: Polda Metro Jaya Kaji Izin Pertandingan Persija Vs Persib di Stadion Gelora Bung Karno

Baca: Perjalanan Bahtera Rumah Tangga Jaya dan Mulyanah Berujung Pembunuhan Guru Ngaji di Tangerang

Baca: Asal Usul Pembunuhan Bocah 8 Tahun di Bogor Terungkap, Berikut Motif dan Jejak Pelarian Pelaku

Di sisi lain, Pigai turut menyoroti pemberantasan kasus korupsi di wilayah Indonesia Timur yang dianggap belum maksimal.

Selama ini, menurut dia, praktik korupsi di wilayah Timur Indonesia dilakukan secara terencana, terstruktur, masif, dan meluas.

Namun, penegakan hukum yang dilakukan KPK, Polri dan Kejaksaan tidak banyak menyasar wilayah Indonesia Timur.

Karena itu, jika ia terpilih sebagai pimpinan KPK, dirinya akan melebarkan fokus pemberantasan korupsi ke wilayah Timur Indonesia.

‎"Pimpinan KPK harus cerminan keseimbangan wilayah. Selama ini, ada kekhawatiran, di wilayah Timur itu kalau (koruptor) ditangkap nanti ada konflik, makanya, korupsi di sana dilakukan transparan dan berjamaah. Penegak hukum enggak mampu terobos wilayah kantong kurupsi," katanya.

Halaman
123
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved