Politikus PKB Nilai Tidak Ada Beda Partai Pemerintah Dengan Oposisi

Abdul Kadir Karding menyebut belum ada aturan jelas dalam konstitusi soal posisi partai pemerintah dan partai oposisi.

Politikus PKB Nilai Tidak Ada Beda Partai Pemerintah Dengan Oposisi
tribunnews.com/ Chaerul Umam
Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk Peran MPR dalam Memperkuat Sistem Presidensial, di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019). 

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera terkait isu bergabungnya sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke koalisi Jokowi-Maruf Amin.

"PKS istiqomah insyaAllah akan di oposisi," ujar mantan Wakil BPN Prabowo-Sandiaga tersebut kepada Tribunnews.com, Selasa (2/7/2019).

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat diketahui sudah sejak lama dirumorkan akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019.

Baca: Jawab Kritikan Pedas Bobotoh, Pelatih Persib Singgung Soal Barcelona

Baca: Alasan Polri Tidak Kabulkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen: Tidak Kooperatif

Baca: Jokowi Bertemu TKN dan TKD di Istana Bogor Malam Ini, Berikut Agendanya

Belakangan, Gerindra melalui Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga ditawarkan bergabung ke koalisi pemenang Pemilu 2019.

Menurut wakil ketua Komisi II DPR RI ini, Gerindra, PAN dan Partai Demokrat juga sejauh ini masih belum menegaskan sikapnya apakah akan bergabung dengan pemerintah atau seperti PKS mengambil posisi menjadi oposisi.

"Semua masih melakukan proses internal," jelas Mardani Ali Sera.

Sejalan dengan proses internal yang masih berlangsung tersebut, PKS terus membuka komunikasi untuk menjelaskan urgensi oposisi di periode pemerintahan 2019-2024.

Baca: Sambangi BNPT, Wadah Pegawai KPK Terus Kawal Seleksi Pimpinan KPK

"Komunikasinya masih berjalan. Kami coba jelaskan urgensi oposisi. Kami mengajak semua koalisi Adil Makmur dan Rakyat Indonesia menjadi Oposisi Konstruktif bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo–KH Maruf Amin."

"Saatnya kita merapikan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Selama kita istiqomah membela rakyat sama saja kebaikan yang di dapat, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," paparnya.

Semangat demokrasi

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved