Pengamat: Gemuknya Koalisi Pemerintah Hanya Akan Ciptakan Tarik Ulur Kepentingan

Lima partai politik dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin sudah jauh dari cukup untuk mengamankan agenda dan program pemerintahan di Parlemen

Pengamat: Gemuknya Koalisi Pemerintah Hanya Akan Ciptakan Tarik Ulur Kepentingan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima partai politik dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin sudah jauh dari cukup untuk mengamankan agenda dan program pemerintahan di Parlemen periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan pengamat politik, Arlan Siddha kepada Tribunnews.com, Selasa (9/7/2019).

"Jokowi sudah didukung oleh banyak partai koalisi. Ini artinya sudah lebih dari cukup membangun pemerintahan yang kuat dan efektif," ujar Arlan Siddha.

Jika kemudian ditambah lagi dari kubu oposisi masuk ke dalam lingkar pemerintahan Jokowi, imbuh dia, justru ini akan tidak efektif.

Baca: Nama Calon Menteri dari PDIP untuk Mengisi Kabinet Jokowi-Maruf Amin Sudah di Tangan Megawati

Baca: Wakil Ketua KPK Sebut Putusan MA Atas Kasasi Syafruddin Arsyad Tumenggung Aneh Bin Ajaib

Baca: Ada 6 Napi Pria Berprilaku Seperti Wanita di Lapas di Bandung, Ini Yang Dilakukan Petugas

"Pasalnya gemuknya roda pemerintahan hanya akan menciptakan tarik ulur kepentingan ini jelas tidak sehat dalam sebuah pemerintahan dan cenderung sulit untuk dikontrol," jelas Arlan Siddha.

Karena itu pula ia menilai sebaiknya partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga kala di pilpres 2019 lalu, tetap ada di jalur oposisi.

"Ini justru akan lebih bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Karena akan ada kontrol terutama di legislatif atau di parlemen," ucapnya.

Jadi menurt dia, rekonsoliasi bukan memaksakan partai politik oposisi untuk masuk dalam pemerintahan.

Tapi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara terus memberi pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia dan terus mengawal roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved