Pemilu 2019

Hakim Konstitusi Ingatkan Soal Beracara di MK

MK tidak melanjutkan semua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) ke tahap pemeriksaan

Hakim Konstitusi Ingatkan Soal Beracara di MK
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 untuk DPR dan DPRD Aceh didampingi Hakim MK Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih di Gedung MK Jakarta Pusat, Selasa (7/9/2019). Sidang perdana tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melanjutkan semua perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) ke tahap pemeriksaan saksi.

Pernyataan itu disampaikan Hakim Konstitusi, Arief Hidayat.

"Belum tentu semua perkara ini bisa lanjut ke pemeriksaan saksi," kata Arief Hidayat, saat memimpin sidang di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Untuk itu, dia meminta, pemohon agar membuat dan menyampaikan permohonan secara jelas.

Setelah itu, kata dia, hakim konstitusi akan memutus apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi atau tidak.

Baca: Geliatkan Perlindungan Konsumen, BPKN Undang Pelaku Usaha Ikuti Raksa Nugraha Award

Baca: Pesta Diskon di Festival Kuliner Indonesia Great Sale 2019

Baca: Pansel Diminta Telisik Informasi Evaluasi Kinerja 3 Komisioner Petahana dari Internal KPK

"Karena itu, saya sarankan semua diselesaikan di sini (pemeriksaan pendahuluan,-red) dulu sehingga kita bisa memutus bisa dilanjut apa di dismissal," kata dia.

Dia menjelaskan, persidangan perkara PHPU berbeda dengan perkara pidana.

Dalam persidangan perkara PHPU, kata dia, dibutuhkan persyaratan untuk memenuhi syarat formil permohonan.

Untuk perkara pidana urutan bukti itu dimulai dari saksi dan seterusnya. Sedangkan, kalau perkara PHPU itu bukti tulisan baru menghadirkan saksi untuk memperkuat itu.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved