Komnas HAM Terima 525 Aduan, Mulai dari Pelaksanaan Tupoksi Kepolisian Sampai Sengketa Lahan

Ia menjelaskan, ada beberapa isu/tipologi kasus yang menonjol dan mendapatkan perhatian Subkomisi Penegakan HAM.

Komnas HAM Terima 525 Aduan, Mulai dari Pelaksanaan Tupoksi Kepolisian Sampai Sengketa Lahan
Gita Irawan/Tribunnews.com
Koordinator Subkomisi Penengakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI Menteng Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada catur wulan pertama Tahun 2019 yakni Januari sampai April, Komnas HAM telah menerima 525 kasus yang berasal dari individu, kelompok masyarakat, organisasi, dan kantor pengacara.

Dari jumlah kasus tersebut yang ditindak lanjuti sebanyak 213 Kasus dan 312 diantaranya tidak ditindaklanjuti dengan dasar bukan merupakan kasus pelanggaran HAM, berkas tidak lengkap, dan hanya merupakan surat tembusan.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengatakan pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat berturut-turut adalah kepolisian sebanyak 60 kasus, Korporasi sebanyak 29 kasus, dan Pemerintahan daerah sebanyak 29 kasus.

"Sementara untuk sebaran wilayah terbanyak berturut-turut di DKI Jakarta sebanyak 67 kasus, Sumatera Utara sebanyak 30 kasus, dan Kalimantan Barat sebanyak 27 kasus, kata Amiruddin di Kantor Komnas HAM RI Menteng Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2019).

Ia menjelaskan, ada beberapa isu/tipologi kasus yang menonjol dan mendapatkan perhatian Subkomisi Penegakan HAM.

"Pertama, Pelaksanaan Tupoksi Kepolisian, Terkait proses hukum yang tidak prosedural, diantaranya dugaan penggunaan tindak kekerasan, dan lambatnya penanganan Laporan Polisi. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM oleh aparat kepolisian, khususnya di tingkat Polsek & Polres dan pengawasan dan penindakan internal yang tidak tegas," kata Amiruddin.

Kedua, adalah korporasi khususnya terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dan kepatuhan perusahaan atas regulasi, khususnya, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

"Isu yang mengemuka adalah dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup," kata Amiruddin.

Ketiga, yakni menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan Pemda dalam perlindungan dan pengormatan HAM.

"Isu mengemuka terkait dengan peran serta Pemda dalam pencegahan kasus-kasus intoleransi/ekstrimisme dan pengawasan terhadap pemberian izin," kata Amiruddin.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved