Kabinet Jokowi

Ketika Parpol Pendukung Ramai-ramai Menolak Gerindra Gabung Koalisi Jokowi

Gerindra dkk tidak perlu diberi akomodasi apapun karena sejak awal telah mengambil posisi sebagai kompetitor.

Ketika Parpol Pendukung Ramai-ramai Menolak Gerindra Gabung Koalisi Jokowi
WARTA KOTA/ALEX SUBAN
Presiden terpilih Joko Widodo berbincang dengan mantan Capres 02 yang juga Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di Mall FX Sudirman, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Setelah ketegangan politik yang terjadi pasca PIlpres 2019, kedua tokoh tersebut akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan bersama-sama menuju FX Sudirman. WARTA KOTA/ALEX SUBAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa elite partai politik pengusung presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menolak wacana bergabungnya Partai Gerindra dkk selaku parpol pengusung capres-cawapres kompetitor, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Gerindra CS tidak perlu diberi akomodasi apapun karena sejak awal telah mengambil posisi sebagai kompetitor.

Hal tersebut disampaikan plitisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon dalam diskusi bertajuk "Ngebut Munas Parpol" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Effendi dengan tegas meminta Partai Gerindra tetap di luar pemerintahan atau bertindak sebagai oposisi.

Baca: Jokowi Akan Bahas Bersama KIK Bila Gerindra Berniat Gabung Pemerintah

Baca: Kabar Syahrini Hamil Menguat, Ada Susu Ibu Hamil Tersorot Lewat Instagram Stories Aisyahrani

Sebab, sedari awal atau setahun terakhir, Gerindra sudah mengambil posisi sebagai kompetitor dalam Pilpres 2019.

"Ya iyalah, biar di sana (Gerindra oposisi). Wong berbeda kok. Satu tahun lebih kita berbeda, dalam tanda petik, kita berseberangan," ucap Effendi.

Ia menyarankan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf untuk tidak memanjakan Gerindra dengan akomodasi dalam bentuk apapun.

"Saya kira cukup. Kami bukan musuh, bukan perang, (ini) hanya kontestasi lima tahunan semata, jadi tak perlu dimanjakan juga," ungkap dia.

Effendi mengatakan, akan menjadi perusakan model demokrasi di Indonesia jika partai besutan Prabowo Subianto itu diterima bergabung dalam pemerintahan Jokowi.

Dampaknya, masyarakat akan mempersepsikan perpolitikan di Indonesia sebatas bagi-bagi kekuasaan.

Ujung-ujungnya, tingkat apatisme masyarakat terhadap politik negeri sendiri makin meningkat.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved