Penguatan Kelembagaan, Formappi Sarankan DPD RI Lebih Berkontribusi untuk Daerah

DPD RI diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dengan cara membuat terobosan-terobosan tertentu.

Penguatan Kelembagaan, Formappi Sarankan DPD RI Lebih Berkontribusi untuk Daerah
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan DPD RI harus memperkuat kelembagaan dengan cara membuat terobosan-terobosan tertentu.

Menurut dia, DPD RI harus mampu mengekspresikan diri sebagai pemegang mandat rakyat daerah.

Sehingga, kata dia, DPD harus membuktikan diri sebagai wakil daerah yang serius memperjuangkan aspirasi kepada pihak-pihak terkait.

Baca: Jika Tak Capai Titik Temu, PPP Usul Ketua MPR dari Unsur DPD

"DPD harus berhasil merebut simpati rakyat agar bersama rakyat memperjuangkan status kelembagaan DPD yang makin kuat ke depannya. Kalau DPD sibuk dengan urusan nafsu kekuasaan masing-masing anggota, maka rakyat tidak mempunyai semangat untuk penguatan kelembagaan," kata Lucius, Selasa (23/7/2019).

Baca: MK Lanjutkan Perkara Editan Foto Calon Anggota DPD NTB, Ini Langkah KPU

Baca: Sekretariat Jenderal DPD RI Genjot Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi

Baca: DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir

Dia menjelaskan, DPD tidak akan dapat lebih berguna di periode yang akan datang tanpa upaya serius untuk membangun semacam konsensus atau komitmen bersama-sama khususnya DPR dan Presiden. Sejauh ini, dia melihat, hanya konsensus politik yang bisa mengakhiri kejenuhan publik membicarakan DPD RI.

"Karena mengharapkan penguatan DPD tanpa kemauan politik dari DPR dan Pemerintah rasanya tetap akan sulit berharap transformasi serius DPD menjadi lembaga perwakilan sungguhan," kata dia.

Sementara itu, apabila berharap pada perubahan regulasi untuk memperkuat kelembagaan DPD, dia melanjutkan, tidak banyak membantu.

"Tak kurang MK melakukan uji materi atas gugatan dari DPD maupun pihak lain, tetapi nampakanya secara konstitusi pun sulit bagi MK untuk memberikan putusan yang lebih kuat dari yang diberikannya selama ini. Dengan demikian hampir pasti mengharapkan penguatan DPD dari proses uji materi melalui MK pun sulit diharapkan," kata dia.

Selama ini, DPD tidak lebih dari 'Pajangan Demokrasi'. Dia menilai, DPD dibiarkan hidup biar terkesan demokrasi lengkap karena mampu mewujudkan representasi yang tak hanya soal politik, tetapi bahkan juga wilayah.

Dia melihat, DPD di periode 2014-2019, ketiadaan peran yang bermanfaat. Hal ini, dia menegaskan, membuat DPD semakin lama justru disibukkan masalah internal sendiri.

"Anggota DPD yang agak cerdik melihat peluang memanfaatkan DPD untuk kepentingan politik. Maka DPD mulai agak ramai. Ramai bukan karena adanya dinamika kelembagaan membicarakan sebuah kebijakan bangsa yang strategis tetapi justru ramai karena satu per satu anggotanya ingin memanfaatkan DPD untuk tujuan politik," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved