Indria Samego : Mantan Napi Korupsi harus Dicegah Jadi Kepala Daerah

Indria Samego menegaskan seharusnya koruptor dan mantan narapidana tidak ikut dalam seleksi pimpinanan pemerintahan.

Indria Samego : Mantan Napi Korupsi harus Dicegah Jadi Kepala Daerah
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Anggota Dewan Pakar The Habibie Center Indria Samego saat ditemui di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau partai politik tidak mencalonkan mantan narapidana, khususnya kasus korupsi dalam Pilkada 2020.

Memang Indria Samego menegaskan, seharusnya koruptor dan mantan narapidana tidak ikut dalam seleksi pimpinanan pemerintahan.

"Siapa pun dia harus dicegah untuk jadi kepala daerah," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Senin (29/7/2019).

Sayangnya, dia menilai, partai politik tidak terlalu mempertimbangkan hal itu dan lebih pragmatis.

Baca: KPK Usul Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada, KPU: Harus Ada Desakan Kepada DPR

"Parpolnya saja yang pragmatis, maka idealisme dipinggirkan," jelas Indria Samego.

Namun, dia berharap melalui imbauan KPK dan pengalaman kembali tertangkapnya Bupati Kudus Muhammad Tamzil menjadi pembelajaran berarti bagi partai-partai politik di Indonesia.

"Jadi tidak ada lagi alasan karena mahalnya biaya politik," tegas Indria Samego.

"Karena itu semuanya harus bebas dari niat memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya," imbuhnya.

KPK Imbau Parpol Jangan Calonkan Mantan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved