OTT KPK di Kudus

KPK Usul Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada, KPU: Harus Ada Desakan Kepada DPR

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid menyarankan ada pihak yang mendesak para pembuat Undang-Undang merombak aturan dalam Undang-Undang Pilkada.

KPK Usul Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada, KPU: Harus Ada Desakan Kepada DPR
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) petang. 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons usul Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik tidak mengusung calon kepala daerah yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Menurut KPU gagasan tersebut terganjal karena tak didukung hukum positif.

Karena itu, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid menyarankan ada pihak yang mendesak para pembuat Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk merombak aturan yang tercantum pada Undang-Undang Pilkada.

"Agar usulan KPK ini tidak layu sebelum berkembang, maka gagasan ini perlu didesakkan kepada para pembuat Undang-Undang (pemerintah dan DPR) agar masuk dalam persyaratan calon yang diatur UU Pilkada," kata Pramono Ubaid saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2019).

Baca: Soal FPI, Menhan: Jika Tak Taat Pancasila, Silakan Pergi

Baca: 7 Kedai Sate di Surabaya yang Tidak Boleh Terlewatkan, Cobain Sate Klopo Ondomohen

Baca: Cerita Petrus Ola Asal Kupang yang Mengaku Ditipu Rp 500 Juta oleh Pablo Benua

Namun, bila proses pembahasan revisi UU Pilkada tersebut dianggap terlalu panjang, ada satu cara yang bisa mempersingkatnya.

Yakni DPR bisa memberi persetujuan ketika KPU mengusulkan larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah yang dituang dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Jika proses ini terlalu panjang, maka pemerintah dan DPR memberi persetujuan nanti ketika KPU mengusulkan aturan ini dimasukkan dalam PKPU tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada," jelas Pramono.

Pernyataan KPK

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyesalkan kembali terjadinya suap yang melibatkan kepala daerah terkait dengan jual beli jabatan.

Halaman
1234
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved