Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi Tolak Klaim PBB Kehilangan 273 Suara di NTT

"Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum," ucap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam persidangan

Mahkamah Konstitusi Tolak Klaim PBB Kehilangan 273 Suara di NTT
Wartakota/Henry Lopulalan
SIDANG PHPU---Suasana sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Sidang PHPU dibagi atas tiga panel hakim konstitusi yang masing-masing terdiri atas 3 orang ini menangani 260 perkara tergistrasi. Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang agenda pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pileg 2019.

Salah satu perkara yang diputus bernomor registrasi 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Baca: Advokat Senior: Hormati Kewibawaan Mahkamah Agung

Nomor registrasi perkara itu merujuk pada permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk perselisihan hasil Pileg DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di dapil Alor Barat Laut.

Menurut pertimbangan mahkamah, permohonan yang diajukan PBB tidak beralasan menurut hukum.

"Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum," ucap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam persidangan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Mahkamah berpendapat bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan rinci TPS mana saja yang dianggap mengalami masalah perolehan suara.

Majelis Hakim MK menyebut PBB yang menyertakan bukti formulir C1 dari saksi, pada pokoknya menolak 71 kotak suara yang ada di dapil Alor 4.

Tapi dalam sidang pemeriksaan pembuktian, Majelis Hakim Konstitusi mengetahui bahwa tak ada rekomendasi Bawaslu dan tak ada pula bukti yang dicantumkan oleh Pemohon.

Kemudian berdasar jawaban KPU selaku Termohon, dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten, KPU sudah menyandingkan formulir C1 dengan perolehan suara yang didalilkan Pemohon.

Dimana Pemohon mendalilkan kehilangan 273 suara yang tersebar di Desa Alila, Pulau Buaya, Alila Selatan, dan Alor Kecil.

Mahkamah kemudian menemukan dalam alat bukti, jika perolehan suara pada desa-desa tersebut dijumlahkan, maka akan terlihat ada perbedaan hasil dengan jumlah suara yang sah.

Baca: Mahkamah Konstitusi Tak Punya Budaya Sistem Check and Balances

Bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon pun tak bisa membuktikan kehilangan suara sebanyak yang didalilkan.

"Seperti dalil telah hilangnya suara sebesar 158 suara Pemohon pada Desa Alila Selatan dan Alor Kecil serta keterangan Saksi yang diajukan tidak dapat menguatkan dalil tersebut," jelas Enny.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved