Tri Rismaharini: Tidak Benar Ada Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah isu pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. Semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," kata Risma mengutip laporan Breaking News Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Hal yang terjadi di Surabaya saat itu, berawal dari adanya informasi terjadi penurunan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua.

Mengetahui informasi tersebut, ada ormas melaporkan hal itu ke kepolisian.

Risma juga menegaskan, pihak pemerintahan Kota Surabaya selalu bekerjasama dengan mahasiswa asal Papua dalam melaksankan kegiatan-kegiatan apapun di Kota yang ia pimpin.

Baca: Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Bea Cukai Berikan Dampak Positif bagi Ekonomi

Baca: Pesan 14 Tahun Perdamaian Aceh: Pemenuhan Hak Korban Adalah Agenda Utama Perdamaian

Baca: Pertamina Antisipasi Penyaluran BBM di Jayapura dan Manokwari

Baca: Jusuf Kalla Peristiwa di Surabaya dan Malang Harus Dijelaskan Terbuka Untuk Redam Aksi di Papua

"Boleh dicek selalu, di kegiatan apapun melibatkan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Jadi tidak ada itu (pengusiran)," ujar Risma.

Ia pun mengajak semua pihak untuk menjaga kedamaian.

"Kita akan rugi semua. Sayang sekali selama ini sudah kita bangun semuanya dengan susah payah dan kemudian hancur begitu saja, hanya karena emosi," jelasnya.

Ia pun meminta maaf jika ada kesalahan dilakukan pihaknya di Surabaya.

"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf," ucapnya.

"Tapi tidak benar, kalau kami sengaja mengusir. Tidak ada itu. Bagi saya dan seluruh pejabat pemkot, seluruh forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.

Wali Kota Malang minta maaf

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Kerusuhan Manokwari Dipicu Insiden di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Baca: Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Wiranto apresiasi sikap Khofifah yang Meminta Maaf

 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengaku langsung menghubungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah mendengar kerusuhan di Manokwari, Papua Barat sebagai buntut dari insiden di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa dari Bumi Cendrawasih.

Wiranto mengapresiasi permintaan maaf Khofifah yang juga dilakukan secara terbuka melalui media massa.

“Tadi pagi saya menelepon Ibu Khofifah dan beliau menyampaikan permintaan maaf yang tulus, ikhlas serta terbuka. Kita harus apresiasi permintaan maaf beliau yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan insiden di Jawa Timur,” ungkap Wiranto.

Baca: KRONOLOGI AWAL Pecahnya Kerusuhan di Manokwari hingga Kondisi Papua Terkini

Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca: Selain Meminta Maaf, Wali Kota Malang Juga Bantah Isu Pemulangan Mahasiswa Asal Papua

Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan agar masalah di Jawa Timur tak dilanjutkan dan mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian di wilayah masing-masing.

Ia juga mengapresiasi Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat yang menyatakan bahwa kondisi di Manokwari sudah bisa dikendalikan pasca-kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD pada tadi pagi.

Mantan Panglima TNI itu juga menjamin TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah terkait dengan pendekatan persuasif.

Baca: Kepala Daerah Dan Tokoh-tokoh Diharapkan Bisa Redam Aksi di Papua dan Papua Barat

Wiranto juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong yang bisa saja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.

“Telah diinstruksikan untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kami juga akan mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut untuk kepentingan negatif,” pungkas Wiranto.