Sandiaga Uno Sebut Papua Belum Merdeka secara Ekonomi Meski Banyak Proyek Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan cawapres 2019, Sandiaga Uno mengatakan proyek pembangunan infrastruktur yang digalakkan di Papua belum mampu menghadirkan permasalahan sebenarnya di sana, yaitu masalah ekonomi.

Menurut Sandiaga Uno, kondisi terkini di Papua membuktikan proyek infrastruktur belum mampu menghadirkan kemerdekaan ekonomi bagi warga bumi Cendrawasih.

“Saudara kita di Papua dibanjiri infrastruktur dan banyak proyek investasi tapi belum mampu menyelesaikan persoalan hakiki yakni kemerdekaan ekonomi,” ungkap Sandiaga Uno dalam agenda diskusi “Selamatkan Indonesia dari Kebangkrutan” yang digelar PAN di Gedung Joeang 45, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca: Aura Kasih Geram Merasa Dilecehkan Sebagai Pejuang ASI, Yan Widjaya Minta Maaf 2 Kali

Namun, Sandiaga Uno mengapresiasi perubahan pandangan pemerintah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Sandiaga Uno, pekerjaan rumah utama pemerintahan periode lima tahun mendatang adalah membangun Papua yang sebenarnya kondisi perekonomiannya semakin mengkhawatirkan.

“Pembangunan infrastruktur belum mampu membuat masyarakat Papua menikmati ekonomi yang membaik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 60 ribu warga Papua jatuh dalam jurang kemiskinan sejak tahun 2014,” kata Sandiaga Uno.

Baca: Kecurigaan Jokowi Terhadap Penumpang Gelap Saat Kerusuhan Papua, Siapakah yang Dimaksud?

“Apalagi ternyata jumlah penduduk miskin di Papua delapan kali lipat daripada jumlah penduduk miskin di Jakarta,” pungkasnya.

Baca: Kaki Bayi 2 Tahun Melepuh Setelah Disiksa oleh Nenek Tirinya

Ia menilai kunci dari semua permasalahan di Papua adalah menghadirkan kemerdekaan ekonomi bagi warga asli Papua termasuk menghadirkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang lebih baik di sana.

Dua kelompok yang tak ingin Papua maju

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada dua kelompok yang tidak senang dengan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera. 

Moeldoko menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, Papua dan Papua Barat telah dibangun berbagai macam infrastruktur agar kesejahteraan masyarakatnya meningkat dengan baik. 

"Itu dinikmati oleh masyarakat Papua, tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik. Itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca: Dua TKI Pamekasan Tewas Tertimbun Beton Konstruksi di Malaysia, Kepala dan Tangan Korban Luka Parah

"Kenapa demikian, karena kalau Papua maju mereka tidak punya alasan lagi sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini yang kita amati," sambung Moeldoko.

Moeldoko mencontohkan, ketika pembangunan infrastruktur dijalankan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok bersenjata terhadap masyarakat menjadi berkurang. 

Baca: Polisi Serahkan Kivlan Zen-Habil Marati Bersamaan ke Kejari Jakarta Pusat

"Juga demikian terhadap kelompok poros politik, begitu melihat Papua maju, maka dia enggak ada alasan lagi untuk jualan bahwa masyarakat Papua termarjinal," papar Moeldoko. 

Mantan Panglima TNI itu pun melihat gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada saat ini, turut dimanfaatkan oleh dua kelompok tersebut untuk memanfaatkan situasi.

Baca: Personel Duo Semangka Mengaku Pernah Ditawar Rp 350 Juta untuk Cinta Satu Malam

"Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi itu. Jelas itu siapa mereka. Dia bermain di situasi yang terjadi tapi Alhamdulillah dengan penuh kesadaran masyarakat ternyata tidak masuk dalam skenario mereka," pungkas Moeldoko. 

Jokowi diminta cari kambing hitam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak mencari 'kambing hitam' terkait dugaan adanya penumpang gelap yang menciptakan insiden berujung rusuh di Papua.

Meskipun Juru bicara Front Rakyat Indonesia-West Papua (FRI-WP) Surya Anta mengatakan memang ada  kemungkinan penumpang gelap dalam insiden di Papua.

Namun, menurut dia, Jokowi tidak seharusnya mencari 'kambing hitam' dalam insiden itu.

Yang utama perlu diusut, kata Surya, adalah para pelaku dalam kasus dugaan persekusi dan rasisme saat pengepungan di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019.

"Ya, mungkin itu (penumpang gelap) ada. Tetapi yang harus difokuskan oleh Jokowi adalah, kenapa ada tindakan rasialisme dari aparat? Jokowi stop mencari kambing hitam," ujar Surya di Jakarta Pusat kepada Tribunnews, Kamis (22/8/2019).

Insiden Papua, menurut Surya, tidak akan selesai dengan cara memblokir internet, dan mengirim pasukan dengan jumlah banyak.

"Di situ akan memperuncing masalah," kata Surya.

"Masalah ini hanya bisa selesai ketika para pelaku, terutama aparat TNI, Satpol PP, dan ormas-ormas itu ditangkap. Kemudian ada sanksi kepada pejabat-pejabat yang membiarkan," imbuh Surya.

Jokowi minta pelaku rasisme ditindak tegas

 Dalam keterangan persnya terkait situasi keamanan Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas pelaku diskriminasi ras dan etnis.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi,” ujar Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman setpres.setneg.go.id, Kamis (22/8/2019).

Baca: Pekan Depan, Jokowi Undang Tokoh Agama Hingga Tokoh Adat Papua Bertemu di Istana

Saat memberikan keterangan pers, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Presiden Jokowi mengatakan, hingga kini dirinya terus memantau perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Jokowi, situasi di Tanah Papua kini sudah normal kembali.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden Jokowi.

Berdasarkan laporan dari Kapolri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang sedang berada di Papua, Jokowi mengatakan tingkat pengamanan di Papua pun kini sudah diturunkan.

Baca: Bukan Jokowi, Aktivis Ini Beberkan Alasan Pilih Gus Dur Sebagai Presiden yang Paling Mengerti Papua

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat ke Istana, minggu depan.

“Baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke Istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua,” kata Jokowi.