Rusuh di Papua

Anggota DPR Ini Sempat Dirazia Warga Ketika Pantau Langsung Situasi Terkini di Papua

Komaruddin Watubun menegaskan, Kepala daerah Gubernur dan walikota maupun bupati bertanggung jawab atas kerusuhan di Papua

Anggota DPR Ini Sempat Dirazia Warga Ketika Pantau Langsung Situasi Terkini di Papua
Kontributor Tribunnews.com, Banjir Ambarita
Anggota DPR RI Dapil Papua Komaruddin Watubun yang juga Ketua DPP PDIP Perjuangan Bidang Kehormatan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Komaruddin Watubun menegaskan, Kepala daerah Gubernur dan walikota maupun bupati bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Jayapura, Kamis (29/8/2019) kemarin.

Sekaligus para kepala daerah juga bertanggung jawab untuk mencegah hal yang sama terulang lagi.

Menurut dia, sesuai Undang-Undang, kepala daerah adalah penguasa daerah sekaligus kepanjangan tangan pemerintah pusat.

“Dalam UU Darurat Sipil, penguasa UU Darurat Sipil adalah kepala daerah. Jadi tidak boleh lepas tangan jika ada kekacauan,” kata Komarudin Watubun, Jumat (30/8/2019).

Baca: Bursa Transfer Liga 1 : Persija Dapatkan Mantan Pemain Sporting, Pernah Bobol Gawang Joe Hart

Baca: Kronologi Lengkap Hilangnya 2 Sertifikat Tanah Milik Presiden Joko Widodo

Baca: Aher Sebut Walini Sulit Jadi Ibu Kota Jabar, Banyak Kendala, Sarankan Pindah ke Kertajati

Untuk itu, pemerintah pusat dalam menyikapi peristiwa seperti di Papua harus tegas.

“Tidak boleh ada proses pembiaran seperti ini, kasihan masyarakat kecil yang menjadi korban,” kata Komarudin yang merupakan anggota Komisi II DPR RI itu.

Komarudin yang turun langsung ke Papua memantau situasi sesuai perintah Ketua Umum PDI Perjuangan menilai, aksi unjuk rasa yang berujung rusuh, sudah tidak lagi murni menyuarakan dugaan tindakan rasis di Jawa Timur.

Namun sudah melenceng dan anarkis.

Baca: KKN di Desa Penari : Bagaimana SimpleMan Dapat Dua Sudut Pandang Cerita Versi Widya dan Nur ?

Baca: Seputar Pemain Asing Anyar Persija dari Brasil: Tinggi Hampir 2 Meter, Pernah Bobol Gawang Man City

“Membakar fasilitas umum dan menaikkan bendera bintang kejora bukan lagi menyuarakan tindakan rasis, tapi anarkisme dan terjadi hingga pedalaman,”ujarnya.

Ia juga telah meminta seluruh kepala daerah di Papua yang merupakan kader PDIP, selalu ditempat untuk menyikapi isu yang berkembang.

Komarudin juga memminta aparat keamanan bertindak tegas, dan jangan ada pembiaran.

Halaman
1234
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved