Iuran BPJS Naik, Sri Mulyani: Mereka Harus Bisa Perbaikan Sistem Rujukan dan Klaimnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggembleng BPJS Kesehatan setelah kenaikan iuran Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2020 mendatang.

Iuran BPJS Naik, Sri Mulyani: Mereka Harus Bisa Perbaikan Sistem Rujukan dan Klaimnya
Tribunnews/JEPRIMA
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani berpidato saat menghadiri seminar Nota Keuangan APBN 2020 Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara di Gedung Nusantara IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan tantangan ekonomi yang berasal global yang kini tengah di hadapi Indonesia. Tantangan tersebut berupa pelemahan ekonomi global. Tribunnews/Jeprima 

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggembleng BPJS Kesehatan setelah kenaikan iuran Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2020 mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggembleng BPJS Kesehatan menyusul kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2020.

Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani saat menanggapi pertanyaan sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

"Tentu kami akan terus meminta dan akan setiap saat bisa meminta audit," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Baca: Menkeu Minta BPJS Kesehatan Perbaiki Sistem Rujukan dan Klaim

Baca: Menkeu Sri Mulyani Berharap Masyarakat Mampu Ikut Urunan BPJS Kesehatan

"Ini supaya memang betul anggaran yang kita keluarkan mencover kebutuhan akses kesehatan," sambung Sri Mulyani.

Ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh BPJS Kesehatan.

Pelayanan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di wilayah Pasuruan dan Probolinggo. SURYA/GALIH LINTARTIKA
Pelayanan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di wilayah Pasuruan dan Probolinggo. SURYA/GALIH LINTARTIKA (Surya/Galih Lintartika)

Pertama masalah carut marut kepesertaan terutama 26 juta peserta yang harus dibersihkan.

Kedua kategori rumah sakit. Selama ini banyak rumah sakit yang mengklaim memiliki kelas lebih tinggi agar klaim BPJS Kesehatan bisa lebih besar.

Baca: Menkeu Paparkan Persoalan BPJS Kesehatan ke DPR

Baca: Iuran BPJS Naik, Sri Mulyani: Keberpihakan Pemerintah ke Rakyat Luar Biasa Besar

Ketiga, masalah manajemen klaim. Audit BPKP menemukan ada yang klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah meninggal.

"BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan, hubungan dengan lebih dari 2.500 rumah sakit dan 23.000 puskesmas. Mereka harus bisa perbaikan sistem rujukan dan klaimnya," kata Sri Mulyani.

Halaman
123
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved