Revisi UU KPK

‎Abraham Samad Bantah Usulkan Revisi UU KPK

Abraham Samad menegaskan keinginan merevisi UU KPK bukan di era kepemimpinannya.

‎Abraham Samad Bantah Usulkan Revisi UU KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015, Abraham Samad membantah soal keinginan KPK untuk merevisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini merespon pernyataan Anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan yang menyebut revisi UU KPK adalah keinginan KPK, bukan dari DPR.

Menjawab itu, Samad menegaskan keinginan merevisi UU KPK bukan di era kepemimpinannya.

"Saya mau meluruskan. Sepengetahuan saya, di masa kepemimpinan jilid 3 saya dan teman-teman memimpin kita tidak pernah punya usulan seperti yang dikatakan," ujar Samad saat dikonfirmasi Sabtu (7/9/2019).

Samad melanjutkan kepemimpinannya di KPK tidak penuh, 2011-2015. Di tengah jalan, dia dikriminalisasi sehingga dilanjutkan oleh Plt Ruki hingga Desember 2015.

Baca: BREAKING NEWS! Nia Daniaty Kecelakaan Mobil, Pipinya Terhantam Besi

Masih menurut Samad, pihaknya sama sekali tidak pernah mengusulkan revisi. Dia tidak mengetahui pasti apakah usulan itu ‎datang dari Plt atau bukan.

Baca: Stroomnet PLN Tawarkan Promo Gratis Berlangganan Internet Sampai 10 Bulan, Ini Caranya

"Masa saya tidak punya usulan. Saya tidak tahu kalau usulan ini datang dari Plt. Kalau memang benar dari Plt maka ini menyalahi. Plt itu punya aturan sendiri tidak boleh keluarkan kebijakan strategis yang melampaui kewenangannya sebagai Plt," tegas Samad. 

Baca: KPK Protes Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK, Politisi PDIP: Ah Dia Nggak Paham. . .

Samad sendri tidak bisa memastikan apakah benar usulan ini ada di era Plt. Pasalnya di era Agus Rahardjo, Agus tegas membantah mengusulkan revisi UU KPK.

"Kalau ini di era Plt, berarti telah melakukan pelanggaran. Termasuk misal melakukan rekrutmen pejabat struktural nggak boleh diambil di dalam masa kepemimpinan Plt. oleh karena itu nanti kami akan crosscheck," tutur Samad. 

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 mengenai Tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan keinginan dari KPK, bukanlah keinginan DPR.
Halaman
123
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved