Revisi UU KPK

KPK Belum Terima Informasi dari Pemerintah atau DPR Terkait Revisi UU KPK

Sampai saat ini KPK belum mendapatkan informasi resmi baik dari pemerintah maupun DPR terkait usulan revisi UU KPK

KPK Belum Terima Informasi dari Pemerintah atau DPR Terkait Revisi UU KPK
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Laode M Syarif 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi resmi baik dari pemerintah maupun DPR terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Terus terang sampai hari ini kami tidak mendapatkan informasi resmi baik dari pemerintah maupun DPR tentang bagaimana tanggapan dari KPK tentang (revisi) ini. Jadi, seakan kami hanya mendengar seliweran saja," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

Laode mengatakan UU KPK saat ini masih relevan dan belum perlu direvisi.

Baca: Motivasi Tinggi Fabio Quartararo Hadapi Balapan MotoGP San Marino 2019

"Januari 2016 bahkan kami juga diminta untuk hadir ke Komisi III untuk membicarakan tentang revisi UU KPK. Kebetulan waktu itu kami sampaikan bahwa revisi UU KPK belum diperlukan yang perlu itu adalah beberapa UU Tipikor agar memasukkan yang ada di dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)," kata Laode.

Sementara soal calon pimpinan KPK 2019-2023, Laode mengharapkan agar dapat dipilih orang-orang yang bersih, berintegritas, dan tidak memiliki catatan buruk.

Baca: Kalteng Putra Dikabarkan akan Datangkan Striker Sriwijaya FC yang juga Mantan Persib Bandung

"Kami berharap bahwa yang dipilih itu adalah yang betul bersih, mempunyai integritas yang tinggi dan tidak ada catatan-catatan yang jelek selama beliau itu berkarir," ucap Laode.

"Kita berharap didapatkan pimpinan KPK yang kredibel di masa yang akan datang, yang bisa meningkatkan kinerja KPK sebelumnya," imbuhnya.

Akan ditanya soal revisi UU KPK

Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk pada tahap wawancara.

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved