Revisi UU KPK

Revisi RUU KPK Disahkan, Partai Gerindra Beri Catatan: Kami Keberatan Terkait Dewan Pengawas

Revisi RUU KPK Disahkan, Partai Gerindra Beri Catatan: Kami Keberatan Terkait Dewan Pengawas

Revisi RUU KPK Disahkan, Partai Gerindra Beri Catatan: Kami Keberatan Terkait Dewan Pengawas
Tribunnews/JEPRIMA
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menyerahkan dokumen hasil pengesahan disaksikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil ketua DPR Fadlizon Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. 

Revisi RUU KPK Disahkan, Partai Gerindra Beri Catatan: Kami Keberatan Terkait Dewan Pengawas

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019).

Rapat pengesahan RUU KPK tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Seusai Fahri Hamzah mengetok palu tanda semua fraksi setuju terhadap revisi UU KPK.

Meskipun begitu dua fraksi, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju dengan memberikan catatan.

Partai Gerindra menyampaikan keberatannya terkait proses pemilihan dewan pengawas KPK.

Baca: Insiden Wartawan Dilarang Masuk Stadion Manahan Solo saat Ada FIFA & PSSI, PT Adhi Karya Minta Maaf

Baca: Masyarakat Berkumpul di Depan Gedung DPR, Mengapresiasi Pengesahan Revisi UU KPK

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan, pihaknya keberatan terhadap proses pemilihan dewan pengawas KPK langsung oleh pemerintah, atau tanpa dipilih dari lembaga independen.

Ia mengatakan, Gerindra tak bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekuasaan terhadap penguatan lembaga antikorupsi tersebut.

"Kami hanya menyampaikan keberatan kami terkait dewan pengawas yang ditunjuk langsung tanpa dipilih lembaga independen."

"Ini menjadi catatan kita semua, ke depan kalau ini masih dipertahankan, saya, kami tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan semangat penguatan KPK itu sendiri yang ujungnya nanti justru malah melemahkan," kata Edhy.

Halaman
1234
Penulis: Anugerah Tesa Aulia
Editor: sri juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved