Revisi KUHP dan KUHAP

Masih Ada Pasal Bermasalah, Komnas HAM Minta DPR Tunda Sahkan RKUHP

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar DPR RI menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Masih Ada Pasal Bermasalah, Komnas HAM Minta DPR Tunda Sahkan RKUHP
Tribunnews.com/Gita Irawan
Komisioner Komnas HAM RI Choirul Anam saat diskusi publik bertajuk "Menelaah Pasal-Pasal Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana Penyiksaan dalam RKUHP" yang diadakan di Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (19/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar DPR RI menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Komnas HAM menilai RKUHP saat ini masih ada pasal-pasal bermasalah.

Satu di antaranya terkait tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Dalam aspek pemidanaan terdapat frasa yang menimbulkan ketidakpastian hukum seperti tertuang dalam draf RKUHP pada 15 September 2019.

Selain itu, Komnas HAM juga menilai penerapan fungsi hukum pidana “ultimum remidium” atau sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum kurang tepat.

Baca: Sebentar Lagi Honda Zoomer Dirilis di Indonesia, Banderolnya di Bawah PCX?

Komisioner Komnas HAM RI Choirul Anam menilai Buku Kesatu RKUHP juga banyak menafikan prinsip-prinsip HAM.

Ia menilai, Pasal 187 RKUHP tidak boleh ditafsirkan lain kecuali yang tertulis dalam pasal tersebut.

Menurutnya, Pasal 187 RKUHP menyatakan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.

Menurutnya, konsekuensi dari pasal terebut berkaitan dengan Bab Tindak Pidana Khusus bahwa RKUHP tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam undang-undangnya.

Baca: Kondisi Kesehatan Ivan Gunawan Drop, Kini Dirawat di Rumah Sakit

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved