Revisi UU KPK

Pimpinan Khawatir Independensi Pegawai KPK Terganggu Jika Berstatus ASN

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku khawatir dengan independensi pegawai KPK setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan DPR.

Pimpinan Khawatir Independensi Pegawai KPK Terganggu Jika Berstatus ASN
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku khawatir dengan independensi pegawai KPK setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan DPR.

Berdasarkan Undang-Undang KPK hasil revisi yang baru disahkan DPR, pegawai KPK akan berstatus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Laode khawatir dengan status pegawai KPK menjadi ASN akan melunturkan independensinya dalam pemberantasan korupsi.

"KPK tidak alergi untuk status kepegawaiannya tetapi salah satu ciri dari lembaga independen itu adalah kemandirian dari segi SDM dan itu bukan kata-kata saya tapi itu adalah kata-kata di dalam Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies yang biasa disebut Jakarta Principles," ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Baca: Disindir Kumalasari Gara-gara Unfollow dan Crop Fotonya, Ruben Onsu : Kita Berhak Mau Follow Siapa

Baca: Kematian TKW Lily Wahidin di Malaysia Masih Misterius, Diduga Organ Tubuhnya Diambil Paksa

Baca: Pasca Mundurnya Imam Nahrawi, 4 Agenda Penting Menpora Dipastikan Tetap Berjalan

Laode yakin dengan pegawai KPK berstatus independen, pemberantasan korupsi akan lebih kuat dan tidak akan terbentur kepentingan.

"Kalau dia independen maka dia lebih kuat seperti itu. Jadi ini bukan kata-kata saya dan ini sayang sekali karena Jakarta Principles ini telah diikuti banyak negara di dunia," ujarnya.

Jika nantinya status pegawai KPK tak lagi independen, Laode berharap proses seleksi pegawai tetap menjadi kewenangan KPK.

"Kalaupun ini tidak bisa terelakkan harus dikonversi ke dalam aparatur sipil negara maka kita berharap bahwa proses rekrutmen, training, promosi, mutasi, demosi harus tetap dalam kontrol KPK," katanya.

DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan Undang-Undang tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved