Pelantikan Presiden Tinggal Belasan Hari, Jokowi Ingatkan Menteri hingga Fahri Hamzah Beri Masukan

Pelantikan Presiden Tinggal Belasan Hari, Jokowi Ingatkan Menteri hingga Fahri Hamzah Beri Masukan

TRIBUNNEWS.COM - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 bakal digelar pada 20 Oktober 2019 mendatang. 

Setelah dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakilnya, Maruf Amin bakal mengumumkan susunan kabinetnya. 

Meski telah membocorkan beberapa hal tentang kabinetnya, Jokowi hingga saat ini enggan membuka siapa nama-nama menteri di kabinet baru nanti, 

Jelang berakhirnya kabinet saat ini, Jokowi memberi pesan kepada para menterinya. 

Baca: Gambaran Kabinet Jokowi-Maruf Jelang Pelantikan Presiden: Menteri yang Mundur hingga Jatah Parpol

Di sisi lain, sejumlah pihak memberi pernyataan terkait penyusunan kabinet. 

Berikut rangkumannya dihimpun Tribunnews.com, Kamis (3/10/2019): 

1. Jokowi Ingatkan Menteri tak Ambil Kebijakan Berdampak Panjang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jajaran menterinya untuk tidak membuat kebijakan yang berdampak jangka panjang, seiring masa pemerintahan saat ini yang akan segera berakhir.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

"Sejak satu bulan ini presiden meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak jangka panjang," ujar Pramono.

Menurut politisi PDIP itu, semua kebijakan yang diambil menteri pada saat ini harus dilaporkan kepada Presiden terlebih dahulu.

"Sehingga demikian dalam waktu 18 hari ini menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan," tuturnya.

Menurutnya, hal ini juga berlaku untuk Pejabat pelaksana tugas (Plt) beberapa kementerian, seperti Plt Menpora, Plt Kemenkumham, dan Plt Menko PMK.

"Plt menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan, sehingga hampir para menteri tidak bisa ambil kebijakan yang berdampak panjang, kecuali mendapatkan izin dari presiden dan wakil presiden," papar Pramono.

2. Jokowi Masih Enggan Bicara soal Menteri di Kabinet Baru

Presiden Jokowi enggan memberi penjelasan soal kabinet baru yang bakal segera hadir. 

Jokowi mengatakan soal kabinet baru akan dibicarakan setelah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. 

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Puncak Perayaan Batik Nasional, Rabu (2/10/2019) di Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah.

"Dilantik saja belum, nanti kalau sudah pelantikan, baru kita bicara soal kabinet," ujar Jokowi.

3. Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi soal Penyusunan Kabinet

Beberapa hari lalu sebelum lengser, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyelipkan satu pesan penting kepada Presiden Indonesia terpilih 2019-2024, Joko Widodo.

Fahri Hamzah meminta agar Jokowi tidak memilih kabinet yang berisi pembebek dan orang-orang yang berkinerja asal bapak senang alias ABS.

“Saya berani katakan Pak Jokowi jangan pilih kabinet yang isinya pembebek dan asal bapak senang."

"Kalau itu dilakukan Pak Jokowi bisa jatuh di tengah jalan,” ungkap Fahri saat sesi wawancara dengan Tribunnews.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

Mantan politikus PKS ini menagih janji Jokowi akan memimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang dengan tanpa beban.

Fahri meminta Jokowi untuk memilih sosok menteri yang mau bekerja dan tidak sibuk menjilat kekuasaan.

“Kalau Pak Jokowi sebagai negarawan ingin memperbaiki bangsa dan sesuai dengan apa yang dikatakan tanpa beban, tak ingin memilih penjilat-penjilat dan memilih menteri tanpa afiliasi politik maka akan selamat dia."

"Orang politik banyak yang bisa bekerja tapi jangan pilih penjilat,” tegas Fahri.

Baca: Syarat Erick Thohir jika Dipinang Jokowi Masuk Kabinet

Ia menegaskan bila salah pilih menteri Jokowi bisa mengulang sejarah aksi demonstrasi besar pada 1998 yang berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto.

“Kalau dia salah, mohon maaf, kita masih begini karena belum ada krisis, kalau sudah ada krisis meledak semua nanti,” ujarnya.

4. Kata Pengamat soal Penyusunan Menteri Pasca-Demonstrasi Besar Mahasiswa

Dengan adanya gerakan mahasiswa yang menolak UU KPK hasil revisi, RUU KUHP, dan RUU lainnya membuat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) merosot.

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan dengan adanya sejumlah aksi di berbagai daerah di Indonesia, Jokowi akan kehilangan nilai tawar dalam menentukan menteri untuk kabinet periode keduanya.

Menurut Ray Rangkuti, seharusnya Jokowi memiliki kekuatan dalam memilih menteri.

Namun, dengan adanya gerakan mahasiswa menolak UU KPK, RKUHP, dan revisi UU lainnya tentunya Jokowi harus berhitung ulang dalam menentukan nama-nama yang akan duduk di kabinet.

"Kalau sebelumnya tidak ada peristiwa yang seperti sekarang jauh lebih mudah (memilih menteri, red) tapi lagi-lagi faktor pendukung publik yang merosot ini membuat situasinya berhitung ulang," kata Ray Rangkuti saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

Bila tidak ada gerakan mahasiswa, Jokowi sebelumnya bisa dengan mudah menunjuk nama yang disodorkan partai politik koalisi untuk masuk dalam kabinet.

Bahkan, Jokowi bisa saja mengintervensi nama-nama yang diinginkannya untuk menjadi menteri.

"Kalau kemarin itu bayangan saya tidak ada peristiwa ini Pak Jokowi bilang, kamu (parpol koalisi,red) dapat 6 terima, kamu sekian terima bahkan boleh jadi Jokowi bisa mengintervensi orang-orangnya. Serahkan 10 nama, 4 diambil, 6 enggak, partai enggak srek juga kalau misalnya jangan dia dong yang ini dong, Jokowi bisa nekan tuh saya mau ini," ucap Ray.

"Tapi merosotnya dukungan publik sekarang ini hilang daya tawar dia," ucap Ray.

5. Konsultasi dengan Syafii Maarif

Presiden Jokowi berkonsultasi dengan anggota BPIP Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii, terkait sosok menteri Kabinet Kerja Jilid ll.

Pertemuan Jokowi dan Buya Syafii berlangsung sekitar setengah jam di Istana Merdeka, setelah Presiden menerima jajaran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 19 September lalu. 

"Bahas soal menteri, pilih kabinet yang bagus," ujar Buya Syafii di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, sosok menteri pada Kabinet Kerja mendatang berasal dari partai politik yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun kalangan akademisi.

"Tapi orang yang profesional, punya integritas," ucap mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.

Baca: 6 Fakta Perjalanan Karir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang Kini Mundur dari Kabinet Jokowi

Buya Syafii menjelaskan, Presiden Jokowi melihat ada persoalan yang dimiliki jajaran menterinya saat ini, seperti integritas, kompetensi, dan profesionalisme.

"Nanti dari partai boleh, tidak apa-apa tapi yang setia kepada Presiden, jangan yang bikin kacau," katanya.

(Tribunnews.com/Rizal Bomantama/Fransiskus Adhiyuda)