Kasus Suap di Kementerian PU

Anggota BPK Rizal Djalil Enggan Bicara Soal Status Tersangkanya di KPK

Rizal Djalil yang merupakan tersangka baru dalam kasus tersebut enggan berkomentar terkait perkara yang menjerat dirinya.

Anggota BPK Rizal Djalil Enggan Bicara Soal Status Tersangkanya di KPK
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Anggota BPK Rizal Djalil ketika diwawancarai awak media seusai diperiksa KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/10/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 telah rampung menjalani pemeriksaan.

Rizal Djalil yang merupakan tersangka baru dalam kasus tersebut enggan berkomentar terkait perkara yang menjerat dirinya.

"Nanti saja, nanti saja, tanya penyidik saja," ucap Rizal Djalil di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca: Sri Mulyani Ungkap Produksi Tekstil Lebihi Kebutuhan tapi Malah Impor

Rizal Djalil mengatakan hari ini dirinya dimintai keterangan untuk tersangka Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Memang, hari ini Rizal Djalil diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Saya diminta keterangan sebagai saksi saudara L (Leonardo) dan semuanya sudah saya jelaskan ke penyidik dan saya siap memberikan keterangan lagi kalau diperlukan," tutur Rizal Djalil.

Baca: Polisi Bakal Gandeng Kemenkominfo Untuk Tertibkan Buzzer di Media Sosial

Untuk diketahui, Rizal dan Leonardo pada Rabu (25/9/2019) telah diumumkan sebagai tersangka baru kasus suap proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

Diketahui dalam pengembangan perkara ini, ditemukan dugaan aliran dana SGD100.000 pada Rizal dari pihak swasta tersebut.

Sebagai pihak penerima, Rizal disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca: Direktur PT LIB Ungkap Alasan Mengapa Banyak Partai Liga 1 2019 yang Tertunda

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved