Nilai Putusan Sela Majelis Hakim Kontradiktif, Romahurmuziy Ajukan Banding

Kuasa hukum Romahurmuziy, mengatakan pihaknya menilai ada kontradiksi antara putusan sela itu dengan putusan hakim saat ajukan upaya praperadilan.

Nilai Putusan Sela Majelis Hakim Kontradiktif, Romahurmuziy Ajukan Banding
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (tengah) hadir untuk menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). Romy didakwa akibat dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penasihat hukum terdakwa Romahurmuziy mengajukan banding terhadap keputusan hakim yang menolak nota keberatan terhadap surat dakwaan atau eksepsi yang diajukan terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Maqdir Ismail, kuasa hukum Romahurmuziy, mengatakan pihaknya menilai ada kontradiksi antara putusan sela itu dengan putusan hakim pada saat mengajukan upaya praperadilan.

Dia menjelaskan, pada putusan pra peradilan, hakim menyebutkan kewenangan memeriksa keabsahan penyelidikan, penangkapan, dan seterusnya terutama berhubungan dengan penyadapan, itu bukan kewenangan pra peradilan.

Namun, pada putusan sela, kata dia, majelis hakim mengatakan upaya menguji keabsahan merupakan kewenangan praperadilan.

Baca: MPR Minta Mahasiswa Bersikap Arif, Tidak Demo saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Baca: Munarman Bantah Mengetahui Peristiwa Penganiayaan Ninoy Karundeng

Baca: Bagaimana Menghadapi Orang yang Punya Penyakit Tertawa Tanpa Sebab Seperti Joker?

"Justru, karena kontradiksi ini, saya kira ini untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan pak Romy. Ini harus kita uji kebenarannya. Bagaimanapun juga, pergerakan hukum ini untuk mencari kebenaran dan keadilan," kata dia, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Upaya hukum banding terhadap putusan sela itu nantinya akan dicantumkan bersamaan dengan upaya hukum banding terhadap putusan dari majelis hakim soal masa hukuman terdakwa yang akan diputus di akhir masa persidangan.

Penolakan eksepsi dari terdakwa membuat perkara yang menjerat Romahurmuziy dilanjutkan ke tahap pembuktian perkara.

Pihak Romahurmuziy akan mengikuti seluruh proses persidangan pada agenda pembuktian perkara.

"Ini sudah ada putusan sela. Kami akan mengikuti seluruh proses persidangan selanjutnya. tentu saja dengan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan penuntut umum. sesudah itu tentu kami mempertimbangkan menghadirkan saksi-saksi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mempermasalahkan mengenai tidak diuraikannya penerimaan uang senilai Rp 70 juta untuk Lukman Hakim Syaifudin, menteri agama. Padahal, dia menegaskan, di surat dakwaan disebutkan pemberian uang bersama-sama diterima Romahurmuziy dan Lukman Hakim Syaifudin.

"Dalam surat dakwaan dikatakan uang yang diterima pak Romy bersama-sama pak Lukman adalah Rp 325 juta, tetapi Rp 70 juta itu tidak pernah disebutkan dalam surat dakwaan siapa yang menerima," tutur Maqdir.

Maqdir menambahkan JPU pada KPK baru menyatakan uang Rp 70 juta itu diterima Lukman Hakim Syaifudin ketika mereka menyampaikan tanggapan terhadap eksepsi tim penasihat hukum.

"Sebelum itu kan tidak. Begitu juga mengenai uang yang dikirim atau disampaikan atau diberikan oleh Muafaq (mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik,-red)" tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved