Paloh Jelaskan Soal Amandemen Menyeluruh UUD 1945

Menurut Paloh hal tersebut harus kembali didiskusikan apakah pemilu serempak tersebut tetap dilanjutkan atau tidak

Paloh Jelaskan Soal Amandemen Menyeluruh UUD 1945
Tangkapan layar KompasTV
Prabowo memotong ucapan Surya saat menggelar konferensi pers usai keduanya mengadakan pertemuan, Minggu (13/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga kesepakatan, pada Minggu malam, (13/10/2019).

Satu dari tiga poin kesepakatan itu yakni amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik.

Paloh kemudian menjelaskan mengenai maksud amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menurutnya amandemen tidak sebatas pada menghidupkan atau membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN),melainkan menyangkut masalah lainnya.

Baca: Surya Paloh Bertemu Prabowo, Ini Tiga Poin Kesepakatan Politik yang Dicapai NasDem-Gerindra

"Banyak poin masalahnya. Tidak terbatas membuat GBHN baru," kata Paloh.

Misalnya menurut dia, amandemen soal pemilu serentak.

Berdasarkan tafsiran MK dari UUD1945, serempak artinya Pileg dan Pilpres berbarengan.

Menurut Paloh hal tersebut harus kembali didiskusikan apakah pemilu serempak tersebut tetap dilanjutkan atau tidak.

"Putusan MK ini berdasarkan tafsiran UUD harus serempak. Ini kita pikirkan bersama apakah akan dilanjutkan lima tahun ke depan pemilu serempak tadi atau kembali terpisah misal Pileg duluan menyusul pilpresnya. Banyak hal lain," tuturnya.

Baca: Fakta-fakta Baru Siswa-siswi SMK di Tuban Saksikan Temannya Berhubungan Intim, Ada yang Dipaksa

Selain kesepakatan soal amandemen tersebut, Ketua Umum Gerindra dan NasDem juga sepakat bahwa pemimpin partai politik sepakat untuk memperbaiki citra parpol dengan meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan lain.

"Dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi Perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa," katanya.

Kesepakatan lainnya yakni kedua pimpinan Parpol sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme, berdasarkan paham apapun yang dapat merongrong ideologi pancasila dan konsensus dasar kebangsaan.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved