Respons Mahfud MD Sikapi Soal Wacana Pemekaran Wilayah Papua

Mahfud MD mengatakan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat dimungkinkan untuk mengefektifkan pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut.

Respons Mahfud MD Sikapi Soal Wacana Pemekaran Wilayah Papua
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Menko Polhukam Mahfud MD 

Mahfud Berharap Pemekaran Bisa Efektifkan Pengelolaan Pembangunan dan Kondusifkan Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai meninjau beberapa lokasi di Papua, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri yang mendampingi seperti Mendagri Tito Karnavian menampung aspirasi pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut sudah sampai di telinga Menko Polhukam Mahfud MD yang menerima kunjungan Tito Karnavian, Selasa (29/10/2019) siang di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Mahfud MD mengatakan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat dimungkinkan untuk mengefektifkan pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut.

Baca: Meutya Hafid Pimpin Komisi I DPR

Baca: Cerita Jokowi di Maluku: Warga Terobos Paspampres hingga I Love You Pak Jokowi

“Termasuk bagaimana membuat kondisi di Papua semakin kondusif adalah melakukan pemekaran di Papua sehingga tak hanya ada provinsi Papua dan Papua Barat saja tetapi Papua Selatan dan sebagainya. Agar rentang kendali dan pengelolaan pembangunannya semakin efektif,” ungkap Mahfud MD.

Mengenai moratorium pemekaran wilayah yang bisa menghalangi rencana tersebut, Mahfud MD mengatakan pemekaran itu bisa sewaktu-waktu dilakukan sesuai dengan pandangan pemerintah.

“Dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu memang pemekaran atau penggabungan wilayah masuk daftar kumulatif yang bisa sewaktu-waktu dimunculkan lagi, kan begitu,” katanya.

Baca: Analisis Hasil Persebaya vs PSS Sleman, Liga 1 2019, Kalah 2-3, Elang Jawa Efektif, Bajol Ijo Buntu

Baca: Pakai Baju Tahanan, Pelaku Perdagangan Orang di Ciracas Tertunduk Malu Usai Ditangkap Polisi

Untuk mewujudkan rencana itu Mahfud MD mengatakan Presiden bersama kementerian terkait dan DPR RI harus memiliki satu pandangan terlebih dahulu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan rencana pemekaran di Papua tersebut.

“Kita tunggu analisanya terlebih dahulu, kita lihat kantong-kantong penduduknya di mana saja, lalu bagaimana asimilasikan antara penduduk pegunungan dan pantai, dan sebagainya,” kata Mahfud MD.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved