UU KPK

Pengamat: Sebelum Terbitkan Perppu KPK, Sebaiknya Tunggu Keputusan MK

Dia menjelaskan, ini untuk menjaga tidak terjadi perbedaan atau bahkan pertentangan antara isi Perppu dan keputusan MK.

Pengamat: Sebelum Terbitkan Perppu KPK, Sebaiknya Tunggu Keputusan MK
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Pelajar yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/10/2019). Mereka meminta kepada Mendikbud dan KPAI untuk mencabut edaran larangan kelompok pelajar turun aksi menyuarakan pendapat di depan umum, juga mendesak presiden menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi.

Mengingat adanya pihak yang melakukan proses uji materi UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: Pengamat: Perppu KPK Tidak Diterbitkan, Sinyal Kembali Lahirnya Orde Baru

Baca: Peneliti TII: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Akan Anjlok Jika Perppu KPK Tidak Diterbitkan

"Sebagai negara hukum, sebaiknya mengedepankan hukum. Oleh karena itu, kiranya tepat jika Presiden menunggu keputusan MK yang tengah memproses judicial review UU KPK selesai," ujar I Made Leo Wiratma, Minggu (3/11/2019).

Dia menjelaskan, ini untuk menjaga tidak terjadi perbedaan atau bahkan pertentangan antara isi Perppu dan keputusan MK.

Baca: Pakar Hukum: Sembilan Hakim MK Tidak Akan Tersinggung Jika Presiden Terbitkan Perppu KPK

Baca: Jokowi Diyakini Bakal Hati-hati dan Cermat Pilih Dewan Pengawas KPK

Sehingga nantinya akan menimbulkan kerancuan hukum dan Perppu harus diperbaiki.

"Namun dari sekarang harus sudah dipersiapkan Perppu-nya agar ketika keputusan MK sudah keluar tinggal menyelaraskan isinya," jelasnya.

Ia pun memberikan catatan, yang paling mendasar harus dikoreksi adalah wewenang dewan pengawas.

Khususnya dia menilai perlunya mencabut ketentuan memberi atau menolak ijin penyadapan.

"Sebab ketentuan ini menyebabkan dewan pengawas berada diatas Komisioner KPK sehingga KPK tidak independen lagi," ujarnya.

Jokowi Beri Teladan Hormati Proses Hukum di MK

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved