Kemendagri Janji Tak Akan Lindungi Stafnya yang Terlibat dalam Kasus Dana Desa Fiktif

“Momen ini akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk menata kembali desa seluruh Indonesia," ucapnya

Kemendagri Janji Tak Akan Lindungi Stafnya yang Terlibat dalam Kasus Dana Desa Fiktif
Beritajakarta
Gedung Kemendagri di Jakarta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Bahtiar mengatakan momen ramai soal desa fiktif akan dimanfaatkan pihaknya untuk menata kembali pendataan desa di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan sudah memerintahkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa menerjunkan tim investigasi ke sejumlah provinsi yang disebut-sebut memiliki desa fiktif seperti Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan.

Baca: Seputar 3 Desa Fiktif di Konawe: Pemekaran Wilayah, Ada Kesanamaan, 57 Saksi Diperiksa

“Momen ini akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk menata kembali desa seluruh Indonesia, baik sistem dan prosedur maupun pengawasan penataan daerah. Hasil investigasi akan dievaluasi, kalau secara administratif bermasalah akan dihapus, kalau berdampak pidana akan dilanjutkan,” ungkap Bahtiar dihubungi Tribun Network, Jumat (8/11/2019).

Bahtiar mengatakan, hal yang akan diinvestigasi adalah mencari tahu prosedur mana yang dilanggar sehingga desa fiktif bisa disahkan dan menerima dana desa.

Ia juga menegaskan Kemendagri tak akan memberi toleransi jika terbukti ada aparat pemerintahan yang terlibat dalam pembentukan desa fiktif.

Baca: Ramai Desa Fiktif, Kemendagri Jelaskan Proses Pembentukan Desa Baru

“Kami akan usut tuntas dengan menerjunkan tim investigasi bekerja sama dengan pemprov dan polda setempat. Akan kami telusuri karena pembentukan desa itu tak sederhana dan prosesnya lama, bahkan harus mendapat persetujuan dari warganya,” katanya.

“Kemendagri tak akan melindungi jika ada stafnya yang ikut bermain dalam pembentukan desa fiktif tersebut, silakan dibawa ke ranah pidana, kita siap buka-bukaan,” pungkas Bahtiar.

Temuan ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindentifikasi sedikitnya ada 15 modus korupsi terkait dana desa fiktif. 

Menurut ‎Peneliti ICW Tama S Langkun, modus-modus yang dilakukan oleh Kepala maupun pengurus desa itu pun banyak yang terbilang 'tradisional'.

Baca: Seputar 3 Desa Fiktif di Konawe: Pemekaran Wilayah, Ada Kesanamaan, 57 Saksi Diperiksa

Halaman
123
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved