Rudiantara Jadi Dirut PLN

Susi, Jonan dan Rudiantara Akan Masuk BUMN, DPR: Bukan Turun Kelas dari Menteri Jadi Bos BUMN

Bambang Patijaya mengapresiasi rencana penunjukan tiga mantan menteri era Jokowi pada periode pertama menjadi bos BUMN.

Susi, Jonan dan Rudiantara Akan Masuk BUMN, DPR: Bukan Turun Kelas dari Menteri Jadi Bos BUMN
Tribunnews.com
Mantan menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri), Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah), dan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (paling kanan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Patijaya mengapresiasi rencana penunjukan tiga mantan menteri era Jokowi pada periode pertama menjadi bos BUMN.

Menurutnya penunjukan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan pemberdayaan lanjutan kepada tiga mantan menteri tersebut.

“Itu saya melihatnya sebagai pemberdayaan lanjutan karena sebelumnya kan mereka dari profesional kan. Misalnya Rudiantara, pak Rudi kan sebelumnya dari profesional sebelum menjadi menteri kalau enggak salah pernah menjadi direksi dan komisaris BUMN. Sekarang dia masuk ke PLN,” kata Bambang saat dihubungi, Senin (25/11/2019).

Baca: Anak Buah Surya Paloh Bocorkan Pertamina Beli Minyak dari Makelar, Harap Ahok BTP Bisa Atasi Mafia

Baca: Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan Susul Ahok jadi Bos BUMN, Arya Sanulinga Beri Kode Positif Ini

Menurut Bambang masuknya tiga mantan menteri tersebut sangat positif.

Ia juga menambahkan tidak ada isitilahnya turun kelas dari menteri menjadi bos BUMN, karena sama-sama bekerja untuk negara.

“Selama mereka mau mengabdi, mau berkontribusi untuk negeri ini, tidak ada salahnya, kan ini masalah ego saja,” katanya.

Baca: Politikus PPP Berharap Ahok dan Chandra Hamzah Bisa Tingkatkan Keuntungan Pertamina dan BTN

Bambang menilai rencana penunjukkan tiga mantan menteri itu tidak ada muatan politis.

Penunjukkan ketiganya bukan merupakan bagian dari politik akomodatif untuk menampung mereka yang tidak masuk kabinet.

Baca: MKD Sosialisasikan Tupoksi kepada Aparat Penegak Hukum di Jawa Tengah

“Spekulasi bisa apa saja yang jelas mekanismenya memang menteri BUMN ingin memaksimalkan dari jaringan yang ada, dan itu sah saja sepanjang yang bersangkutan mau dan berkontribusi positif , jadi kalau saya menyikapinya sepanjang yang bersangkutan mau kenapa engga,” katanya.

Halaman
1234
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved