Selasa, 14 Oktober 2025

Laode M. Syarif Keluhkan Hubungan KPK dan Komisi III DPR: Hampir Tidak Pernah Merasa Terbantu

Wakil Ketua KPK menyampaikan keluh-kesahnya terkait hubungan KPK dengan Komisi III DPR. Ia menilai, Komisi III DPR jarang membantu.

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengeluhkan hubungan KPK dengan Komisi III DPR. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

"Kesekjenan KPK dan Bapak kan mengatakan 'cukup anggaran kami' jadi jangan dibilang nggak pernah membantu," tegas Arsul pada Wakil Ketua KPK.

Arsul juga mengatakan bahwa Komisi III DPR sudah membuka peluang untuk memberi bantuan pada KPK namun pimpinan KPK sendiri yang tidak memanfaatkannya.

"Kami sudah membuka pintunya jadi Bapak sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan dukungan anggaran." lanjut Arsul.

Arsul menyampaikan, sebaliknya justru seringkali dituduh melemahkan KPK.

"Yang ada kan kami juga selalu dituduh ingin melemahkan KPK," ujarnya.

KPK Merasa Tidak Dihargai Pemerintah

Selain itu, dilansir dari Kompas.com, Laode menilai KPK seringkali tidak dihargai pemerintah dan DPR.

Pasalnya, menurut Laode, banyak rekomendasi dari institusinya tersebut yang justru tidak digubris sejumlah kementerian.

Laode pun merasa Komisi III tidak membantu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi karena kerap dicecar saat rapat.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. (Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com)

"Banyak sekali rekomendasi KPK itu dan terus terang saya agak merasa tidak dihargai termasuk oleh Bapak-Bapak (Komisi III)," ujar Laode, seperti yang diberitakan Kompas.com.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa melontarkan pertanyaan terkait fungsi pencegahan korupsi yang sudah berjalan.

Desmond juga menyampaikan bagaimana respons kementerian atau lembaga lain atas rekomendasi dari KPK.

Lantas Laode mengatakan selama ini KPK telah maksimal menjalankan fungsi pencegahan dan memberikan sejumlah rekomendasi ke kementerian.

Namun, menurut Laode, rekomendasi tersebut justru seringkali tidak digubris pihak kementerian.

Ia mencontohkan rekomendasi proyek pemasangan flow meter atau pengukur produksi migas dan izin tambang ilegal yang tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved