Revisi UU KPK
Permohonan Uji Formil UU KPK Atas Nama Pribadi Dinilai Tak Etis, Laode: Biar Masyarakat yang Nilai
Perlawanan terkahir yang dilakukan oleh KPK dinilai tidak etis oleh beberapa pihak, Laoede mengatakan biar masyarakat yang menilai.
Penulis:
Isnaya Helmi Rahma
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
Saat disinggung terkait dua pimpinan KPK yang lain, Laode mengaku kalau Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan juga telah menyetujui untuk mengajukan gugatan UU KPK ke MK.
"Waktu itu kami komunikasikan bersama Pak Alex, tapi cukuplah bertiga, tapi beliau berdua menyetujui itu," ujar Laode.
Dikutip dari Kompas.com tiga pimpinan KPK telah mengajukan mengajukan uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 ke MK pada Rabu (20/11/2019) lalu.
Mereka berpendapat UU KPK hasil revisi ini dinilai memiliki kecacatan baik dari segi formil maupun segi materiil.
Dalam segi formil terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan dalam proses revisi UU KPK.
Pertama, UU KPK tidak termasuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Kedua, prosesnya terlihat sangat buru - buru dan tertutup.
Bahkan dalam proses tersebut masyarakat dan pimpinan KPK tidak dimintai pendapat.
Ketiga, Laode mengaku tidak pernah diperlihatkan terkait naskah akademiknya.
Sementara dalam segi materiil nya, dalam UU KPK baru ini terdapat beberapa pasal yang saling bertentangan.
Selain itu terdapat kesalahan ketik juga didalamnya.
"Memang kelihatan sekali UU ini dibuat secara terburu-buru, sehingga kesalahannya juga banyak," ujar Laode.
Di sisi lain, sebenarnya pimpinan KPK masih berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas UU KPK hasil revisi. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)
