Ujian Nasional

Pimpinan Komisi X DPR: Jika UN Dihapus, Perlu Diadakan Asesmen Kompetensi Berkala

Hetifah mengungkapkan sering kali UN dijadikan ajang bagi sekolah-sekolah maupun pemerintah daerah untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi.

Pimpinan Komisi X DPR: Jika UN Dihapus, Perlu Diadakan Asesmen Kompetensi Berkala
Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah siswa saat belajar bersama sebelum mengikuti Ujian Nasional Bersama Komputer (UNBK) di SMPN 1, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019). UN yang dilaksanakan terdiri dari Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNPK). Semua ujian dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia kecuali di Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT yang digelar pada 23-26 April 2019. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai perlu diadakan penilaian atau asesmen kepada siswa secara berkala sebagai alternatif pemetaan kualitas pendidikan.

Hal itu disampaikannya menanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang sedang mengkaji penghapusan ujian nasional (UN).

"Adanya Ujian Nasional digunakan sebagai pemetaan dan standardisasi kompetensi siswa secara nasional. Namun demikian, sering kali Ujian Nasional memberikan tekanan dan beban yang berat, baik bagi siswa, orang tua murid, maupun guru. Di sisi lain, tetap diperlukan sebuah mekanisme pemetaan kompetensi siswa untuk mengetahui kemampuan anak-anak Indonesia saat ini," kata Hetifah melalui keterangannya, Jumat (29/11/2019).

Baca: Nadiem Kaji Hapus UN, Pimpinan Komisi X DPR: Kalau Diubah, Apa Gantinya?

"Oleh karena itu, saya mengusulkan, jika benar UN akan dihapuskan, perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," imbuhnya.

Hetifah mengungkapkan sering kali UN dijadikan ajang bagi sekolah-sekolah maupun pemerintah daerah untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi.

Di satu sisi, hal ini baik karena dapat memicu semangat belajar siswa.

Namun, di sisi lain hal ini juga banyak berdampak negatif, seperti adanya tekanan dari Pemda terhadap sekolah, maraknya peredaran bocoran dan bahkan kecurangan yang dibiarkan oleh oknum guru.

Baca: Wacana Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Pemerhati Pendidikan: Sudah Tepat

"Oleh karena itu, dengan dihapuskannya UN dan digantikan dengan asesmen berkala, diharapkan mindset seperti ini tidak akan ada lagi. Sekolah dan daerah diharapkan akan berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," ujar Politikus asal Kalimantan Timur ini.

Lebih lanjut Hetifah menyoroti penggunaan anggaran dalam pelaksanaan UN.

Hetifah meminta penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan agar penggunaan anggaran UN bisa lebih efisien.

Ia berharap dengan teknologi, pemetaan kualitas pendidikan siswa juga bisa terpantau.

"Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan juga data yang terkumpul dapat menjadi sebuah big data yang memetakan kondisi pendidikan secara nasional dan dapat dimanfaatkan untuk melihat kebutuhan tiap daerah, melakukan pemerataan, serta untuk program-program lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji penghapusan Ujian Nasional.

Namun, Nadiem belum menjelaskan lebih jauh hasil kajian tersebut.

"Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya," ungkap Nadiem di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved