Penghapusan Ujian Nasional

Pimpinan Komisi X DPR Dukung Keputusan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

Nadiem memutuskan di tahun 2021 UN diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Pimpinan Komisi X DPR Dukung Keputusan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional
SURYA/SUGIHARTO
UNBK SMK - Sejumlah siswa kelas XII bersiap mengerjakan soal Bahasa Indonesia saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6, Surabaya, Senin (25/3). Sebanyak 231.625 siswa dari 294 SMK Negeri dan 1.645 sekolah swasta di Jawa Timur mengikuti Ujian Nasional yang dilaksanakan mulai 25-28 Maret 2019. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) di tahun 2021.

Nadiem memutuskan di tahun 2021 UN diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Menurut Hetifah, format baru tersebut sejalan dengan apa yang ia harapkan.

Ia menilai selama ini pelaksanaan UN tidak konsisten dengan Kurikulum K-13 yang menekankan cara berpikir dan logika.

"Selama ini UN lebih banyak hafalan. Padahal yang kita perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk mempunyai skill, seperti kemampuan literasi dan numerasi," katanya kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).

Baca: Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Diganti Menjadi Merdeka Belajar, Apa Bedanya?

Baca: BREAKING NEWS: Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Ini Penggantinya

Hetifah menganggap hal itu menjadi satu di antara beberapa alasan nilai Programme for International Student Assesment (PISA) Indonesia rendah.

"Karena fokus dan penekanannya salah. Tolak ukur lain seperti sikap juga tidak masuk ke dalam asesmen," katanya.

Lebih lanjut, politikus asal Kalimantan Timur ini mengingatkan transisi dari sistem yang lama ke yang baru tidak mudah.

Pemerintah daerah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid harus mendapatkan sosialisasi dan pendampingan yang serius dari pemerintah pusat.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved