Pilkada Serentak

Komisi II: Ini Tantangan Parpol Seleksi Calon yang Bersih dari Korupsi

Diketahui, dalam UU Pilkada Pasal 7 Ayat (2) huruf g menyatakan bahwa eks koruptor boleh maju di Pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara.

Komisi II: Ini Tantangan Parpol Seleksi Calon yang Bersih dari Korupsi
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung GP Anshor, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018). Ketua Umum GP Ansor meminta maaf atas kegaduhan terkait pembakaran bendera yang diyakini sebagai bendera HTI. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjadi tantangan bagi partai politik untuk menyeleksi calon kepala daerah yang bersih dari korupsi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas kepada Tribunnews.com, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Diketahui, dalam UU Pilkada Pasal 7 Ayat (2) huruf g menyatakan bahwa eks koruptor boleh maju di Pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara.

Baca: KPK Periksa Istri Bupati Lampung Utara Nonaktif

"Saya memaknai ini sebagai tantangan buat partai politik utamanya, untuk menyeleksi calon yang memang bersih dari korupsi," ujar pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu.

Memang kata dia, jika partai berkomitmen untuk bersih-bersih dari korupsi, tanpa putusan MK inipun, pasti tidak akan mencalonkan karuptor.

Lalu apakah ini mampu menekan dan mencegah korupsi? Menurut dia, belum tentu.

Baca: MK Putuskan Eks Narapidana Korupsi Boleh Ikut Pilkada Lagi dengan Jeda 5 Tahun

Karena korupsi itu bukan hanya soal kesempatan, tetapi juga kemauan atau niat.

Artinya dia tegaskan, ini berhubungan juga dengan mentalitas.

"Jadi seketat apapun aturan dibuat, jika mentalnya korup, tetap saja dia akan melakukan itu begitu ada kesempatan," tegasnya.

Baca: Soal Hukum Mati Koruptor, Wapres Maruf Amin: Jika Dihukum Mati Saja Tak Jera, Apalagi Tidak

Sebelumnya diberitakan, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved