Staf Khusus Presiden Ungkap Pembentukan Dewan Pengawas KPK oleh Jokowi karena Keterbatasan Waktu

Mengenai kabar anggota Dewan Pengawas KPK ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Jokowi, Dini Purwono membantahnya.

"Kita lihat rekam jejaknya dari lima orang ini, ini orang-orang yang sangat berpendirian keras, bahkan Pak Syamsuddin Haris itu adalah orang yang kritis terhadap kebijakan Pak Jokowi," jelasnya.

Sementara, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengatakan, pembentukan Dewan Pengawas KPK tersebut bertujuan untuk mengatur KPK dalam proses penyidikannya.

"Itu dibuat mengada-ada menjadi bagian dari kontrol lebih kuat kepada penyidikan, agar KPK tidak leluasa dalam hal penyidikan," ungkap Isnur.

Ia juga menyebut pembentukan Dewan Pengawas KPK ini adalah kontrol Presiden Jokowi kepada KPK.

"Ini adalah rangkaian tangan Pak Presiden dalam KPK," ujar Muhammad Isnur.

"Ketika Pak Jokowi menyetujui bahwa presiden mengangkat, menunjuk langsung, itu bagian dari kontrol langsung presiden kepada orang-orang itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan anggota Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang terbaik.

Hal itu disampaikan Jokowi setelah pelantikan Dewan Pengawas KPK sekaligus Pimpinan KPK di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Jokowi yakin, anggota Dewan Pengawas KPK yang dilantik tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam bidang hukum

"Yang kita pilih ini beliau-beliau yang orang-orang baik," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (20/12/2019).

"Orang-orang baik yang memiliki kapabilitas, memiliki integritas, memiliki kapasitas, dalam hal-hal wilayah hukum," jelas Jokowi.

"Memang ini kita pilih dari sudut-sudut yang berbeda, ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada juga yang dari mantan KPK, ada yang dari akademisi, ada yang dari Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.

Sehingga, Jokowi menilai latar belakang yang berbeda dari kelima anggota Dewan Pengawas KPK itu merupakan sebuah kombinasi yang baik.

"Saya kira sebuah kombinasi yang sangat baik, sehingga bisa memberikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK," ungkapnya.