Sidang MK Disinyalir Lakukan Penyelundupan Hukum Atas Terbitnya UU KPK Hasil Revisi
Sidang perkara ini dipimpin hakim konstitusi, Arief Hidayat, didampingi dua hakim konstitusi lainnya, yaitu Suhartoyo dan Wahiduddin Adam
Penulis:
Glery Lazuardi
Editor:
Hendra Gunawan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum pemohon permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menilai DPR RI telah melakukan penyelundupan hukum atas terbitnya aturan hukum tersebut.
Hal ini disampaikan Muhammad Isnur pada saat memberikan keterangan pada sidang perkara nomor 79/PUU-XVII/2019 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Rabu (8/1/2020) ini, sidang beragenda perbaikan permohonan.
Sidang perkara ini dipimpin hakim konstitusi, Arief Hidayat, didampingi dua hakim konstitusi lainnya, yaitu Suhartoyo dan Wahiduddin Adam.
Baca: Kembali Jadi Hakim Konstitusi, Suhartoyo Ogah Dapat Pesan dari Jokowi
Baca: Laode M Syarif: UU KPK Lahirkan Pasal Kaget
Baca: ICW-Perludem Bernafas Lega, MK Kabulkan Pertimbangan Batas Waktu Eks Napi Korupsi Maju Pilkada
"Jadi, perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima di kepaniteraan. Majelis panel sudah membaca sehingga, tidak perlu disampaikan keseluruhan. Pokok perubahan saja," kata Arief Hidayat, saat sesi persidangan.
Sementara itu, Muhammad Isnur menyampaikan ada lima poin perubahan dari permohonan yang sudah disampaikan.
"Pertama, pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua UU KPK," kata Isnur, kepada majelis hakim konstitusi.
Pada berkas permohonan perbaikan, pihaknya mengungkapkan bagaimana modus penyelundupan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang atau dalam hal ini DPR RI.
"Kami membuatkan chart atau diagram pembahasan yang tidak lebih dari 14 hari," kata dia.
Selain membeberkan modus penyelundupan hukum berupa terbitkannya UU KPK hasil revisi, dia membeberkan soal pembentukan aturan itu yang tidak partisipatif.
Dalam hal ini, kata dia, DPR RI tidak melibatkan KPK dan perwakilan elemen masyarakat selama proses pembahasan UU tersebut.
Lalu, pada saat pengambilan keputusan pengesahan UU, dia melanjutkan, sidang paripurna tidak kuorum.
Terakhir, pihaknya menemukan fakta bahwa pembentuk undang-undang menggunakan naskah akademik fiktif yang tidak memenuhi syarat perencanaan perubahan kedua UU KPK.
"Kami menemukan fakta di halaman 1, 2 naskah akademik 2019 di halaman 3 sampai berikutnya menggunakan naskah akademik 2011," ungkapnya.
Semua temuan adanya dugaan penyelundupan hukum itu, kata dia, dilengkapi bukti-bukti pendukung.
