Breaking News:

Berkonsep Modern, Bappenas: Ibu Kota Baru Jangan Lupakan Kearifan Lokal

pembangunan IKN yang baru ini harus menerapkan konsep-konsep yang telah sesuai arahan Presiden Jokowi serta hasil kajian Bappenas.

Fitri Wulandari
Acara Konsultasi Publik terkait pembahasan Naskah Akademik serta Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Ibu Kota Negara (RUU IKN), di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas baru saja menggelar Konsultasi Publik yang membahas mengenai Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Nantinya, Ibu Kota Indonesia akan berpindah lokasi ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian lainnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lokasi ini dinilai paling ideal menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota masa depan negara ini.

Wilayah IKN seluas 256.142,74 hektare (ha) ini diusulkan menjadi provinsi baru yang terbagi dalam dua pengelolaan.

Baca: Jokowi Ingin Transportasi Umum di Ibu Kota Baru Tanpa Pengemudi

Baca: Jokowi Taksir Pemerintah Tak Sampai Keluarkan Rp 100 Triliun Bangun IKN di Kaltim

Baca: Pemerintah Harus Pikirkan Nasib Barang Milik Negara Setelah Pindah Ibu Kota

Yang pertama adalah terdapat Kawasan Inti Kawasan Strategis Nasional seluas 56.180,87 ha yang akan dikelola oleh Badan Pengelola yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI.

Kemudian kawasan Provinsi IKN yang memiliki luas 199.961,87 ha akan berada di bawah kewenangan Gubernur Provinsi IKN yang diangkat oleh Presiden.

Gubernur untuk 'provinsi baru sekaligus ibukota masa depan' ini nantinya akan berasal dari jajaran profesional Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seperti yang disampaikan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani Sadia Wati.

Ia menjelaskan, pembangunan IKN yang baru ini harus menerapkan konsep-konsep yang telah sesuai arahan Presiden Jokowi serta hasil kajian Bappenas.

Mulai dari pembangunan yang modern hingga bertaraf internasional.

Halaman
12
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved