Nurhadi Tak Kunjung Datangi KPK, Pakar Hukum Pertanyakan Prosedur Surat Panggilan

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi tidak kunjung memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurhadi Tak Kunjung Datangi KPK, Pakar Hukum Pertanyakan Prosedur Surat Panggilan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi tidak kunjung memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tercatat, komisi anti rasuah itu sudah memanggil Nurhadi sebanyak lima kali panggilan.

Nurhadi mangkir dua kali dalam kapasitas sebagai tersangka dan tiga kali dalam kapasitas sebagai saksi, yakni pada Jumat (20/12/2019), Jumat (3/1/2020), dan Selasa (7/1/2020)

Guru besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Syukri Yakub menilai upaya pemanggilan seseorang yang dilakukan aparat penegak hukum harus sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut dia, prosedur surat pemanggilan itu penting dijelaskan agar tak membuat simpang siur informasi antara KPK dan pihak yang telah dipanggil.

Apabila surat panggilan oleh KPK, kata dia, tidak diketahui oleh tersangka ataupun saksi, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan.

"(Pihak yang dipanggil,-red) bisa (mengajukan,-red) keberatan. Belum dilakukan panggilan sepatutnya yang layak," kata Syukri Yakub, saat dihubungi, Selasa (4/2/2020).

Aturan pengiriman surat panggilan diatur di Pasal 227 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 227 ayat (2) KUHAP menerangkan:

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved