Soal 160 Kabupaten Zona Merah Stunting, Maruf Amin Minta Ditangani per Regional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin mengungkap pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020)

Dalam pertemuan itu, Maruf Amin membahas soal 160 kabupaten yang berada di zona merah stunting.

Baca: Disindiri PDIP Soal Pernyataannya Tentang Anies, Riza Patria Singgung Sikap JK dan Maruf Amin

Maruf pun meminta agar persoalan tersebut ditangani secara regional.

"Kita sudah pernah rapat bersama tapi baru mengkoordinasikan bahwa harus dilakukan kerja sama. supaya penanganannya itu kita akan kepada regionalisasi. Jadi kita bagi per-regional," kata Maruf Amin di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Dengan penugasan per regional itu, Maruf Amin menyebut, akan ada leading sectornya dengan rincian yang akan ditangani.

"Karena masih ada yg masih tinggi memang. Ada yang 40 persen. Ada yang 39 persen ada yang 35 persen. Daerah itu masih seperti itu, di atas nasional. Nasional kan 27 persen," lanjutnya

Maruf Amin yakin dengan penanganan seperti itu, koordinasi akam dilakukan secara terarah.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada sebanyak 160 kabupaten 'merah' dalam hal stunting.

Hal tersebut dia sampaikan kepada Wakil Presiden Maruf Amin dalam kunjungan Mendagri Tito ke kantornya.

Prevalensi stunting, dikatakan Tito, masih relatif signifikan dan Wapres Maruf ingin  menggenjot agar itu bisa diturunkan, sampai ke angka 14 persen.

"Tadi saya mengusulkan agar duduk bersama dengan 16 kementerian dan lembaga terkait.nah 160 ini harus diserang rame-ramai. Kita melakukan kegiatan terpadu, konvergensi," kata Tito di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020)

Meski tak menyebutkan kabupaten mana saja, Tito meyakini setiap kabupaten ada program stunting, tetapi tidak cukup anggarannya.

"Ada kementerian atau lembaga yang bekerja di sana, tapi belum sinkron dengan kementerian dan lembaga yang lain, sehingga ada daerah yang dikeroyok ramai-rama, ada tempat lain tidak dikerjakan," lanjut Tito.

Maka itu, setelah mengusulkan untuk mengumpulkan kementerian dan pemda kabupaten 'merah' terkait, Tito mengkonfirmasi bahwa usulan itu akan segera terlaksana.

Baca: Bertemu Halimah Yacob, Maruf Amin Ingin Indonesia-Singapura Kolaborasi Tangkal Virus Corona