Pemulangan WNI Eks ISIS

Ketum PKPI Dukung Sikap Jokowi Tolak Wacana Kepulangan WNI Eks ISIS ke Tanah Air

“Sejalan dengan Presiden, saya dengan tegas menolak jika WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia,” kata Diaz

Ketum PKPI Dukung Sikap Jokowi Tolak Wacana Kepulangan WNI Eks ISIS ke Tanah Air
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono usai menghadiri Bimbingan Teknis Nasional 2019 PKPI di Hotel Mercure, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak pemulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air.

“Sejalan dengan Presiden, saya dengan tegas menolak jika WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia,” kata Diaz dalam keterangannya, Kamis (6/2/2020).

Baca: Tanggapan Legislator Golkar soal Sikap Jokowi Terkait Wacana Pulangnya Ratusan WNI eks ISIS

Diaz yang juga menjabat sebagai Stafsus Presiden Bidang Isu Strategis ini mengatakan,  pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri.

"Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat beresiko untuk negara,” lanjutnya lagi.

Akan tetapi, Diaz mengatakan, meski ada kecenderungan teroris pelintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) untuk pulang ke Indonesia, ternyata ada satu terduga teroris yang pernah menolak untuk pulang.

“WNI eks teroris rata-rata ingin pulang ke Indonesia, kecuali Hambali. Hambali tahun 2009 menolak dipulangkan karena mendapat fasilitas dan layanan yang bagus di Guantanamo. Dia memilih tinggal di sana dari pada dihukum di Indonesia, walaupun ada perubahan-perubahan lain akhir-akhir ini,” katanya memberikan perbandingan.

Diaz melihat kasus seperti Hambali sangat jarang terjadi, dan lebih banyak WNI eks teroris yang ingin dipulangkan.

Menurutnya, semua elemen pemerintahan harus bersama-sama memberikan perhatian serius mengenai permasalahan ini, karena menyangkut banyak aspek seperti keamanan, hukum, dan sosial.

“Artinya yang mau saya sampaikan, perlu keseragaman narasi tentang ISIS di pemerintahan. Meskipun pada akhirnya dalam teater internasional yang harus menyampaikan narasi tersebut adalah kementerian terkait. Akan tetapi, seluruh elemen pemerintahan tetap harus bersinergi dan satu visi,” tutupnya.

Baca: Mulai dari Jokowi Hingga Fadli Zon, Ini Kata Mereka soal Wacana Pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia

Diketahui, pada Rabu (05/02/2020), Presiden Jokowi telah mengeluarkan pernyataan bahwa ia dengan tegas menolak kepulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air.

Meskipun sampai saat ini keputusan akhir dari ratas masih dikaji dengan cermat.

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved