Breaking News:

Omnibus Law

Draf Omnibus Law, Pemerintah Bisa Ubah UU dengan PP, Mahfud MD Duga Salah Ketik: Nanti Saya Cek!

Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi soal adanya pasal dalam draf omnibus law yang menyatakan pemerintah bisa ubah UU melalui PP

Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat (Tribunnews.com/Gita Irawan) 

Sementara UU hanya bisa diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Namun harus diingat bahwa hal itu juga harus berdasarkan kebutuhan atau memenuhi syarat tertentu.

"Prinsipnya begini, prinsipnya tak bisa sebuah UU diubah dengan PP atau Perpres. Kalau dengan Perppu bisa," ujarnya yang dikutip dari Tribunnews.com. 

Sehingga adanya temuan dalam Pasal 170 draf Omnibus Law Cipta Kerja ini, Mahfud MD menduga ada kekeliruan saat mengetik.

"Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, sebaiknya pasal tersebut disampaikan ke DPR dalam proses pembahasan.

"Oleh sebab itu, kalau ada yang seperti itu disampaikan saja ke DPR dalam proses pembahasan," kata Mahfud MD. 

Baca: Ketua MK Luruskan Pandangan Sejumlah Pihak Terkait RUU Omnibus Law

Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya temuan ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Advokat Sindikasi, Nuraini.

Ia menilai Pasal 170 dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini telah menyalahi tata perundang-undangan.

"Jelas menyalahi aturan tata perundangan kita, di mana posisi UU itu di atas PP, tapi lewat Omnibus Law pasal 170 PP di atas UU," kritiknya.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved