Iuran BPJS

KPK: Karut Marut Tata Kelola BPJS Kesehatan Berpotensi Rugikan Negara

Ditegaskan Ghufron potensi kerugian negara akan membengkak jika karut marut itu tak segera diselesaikan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan terkait kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Kajian ini ditujukan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dari sisi efisiensi pengeluaran BPJS Kesehatan yaitu Adverse Selection dan Moral Hazard Peserta Mandiri, Over Payment karena Kelas Rumah Sakit Yang Tidak Sesuai dan Fraud di Lapangan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron tak membantah karut marut tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi merugikan keuangan negara.

Apalagi karut marut itu membuat BPJS mengalami defisit triliun rupiah setiap tahunnya.

Demikian diungkapkan Nurul Ghufron saat memaparkan hasil kajian tata kelola dana jaminan sosial (DJS) kesehatan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2020) malam. Hasil kajian KPK, BPJS pada 2018 mengalami defisit Rp12,2 triliun. 

"Apakah defisit menyangkut juga potensi kerugian negara, iya jelas, karena iuran BPJS itu menggunakan mengumpulkan uang rakyat dengan regulasi peraturan perundang-undangan UU JKN kemudian penggunaannya adalah penggunaan dalam perspektif uang publik, karena itu KPK masuk concern itu dalam rangka itu, karena Rp12,2 triliun itu tidak tercover toh nanti akhirnya juga minta ke APBN," ungkap Ghufron.

Baca: Jokowi Minta Masyarakat Berperan dalam Mencegah Penyebaran Corona

Terkait hal itu, kata Ghufron, KPK turut mengawal. Ditegaskan Ghufron potensi kerugian negara akan membengkak jika karut marut itu tak segera diselesaikan.

"Apakah ini benar kurang, jangan-jangan kurangnya karena inefisien dalam proses pelaksanaan pemberian jaminan kesehatannya, karena tidak terverifikasi pesertanya, kemudian overpayment atau fraud di lapangan. Artinya hal itu adalah bagian dari mekanisme yang perlu diperbaiki. kalau tidak diperbaiki tentu efeknya pada kerugian negara," tegas dia.

Dibeberkan Ghufron, penyebab defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan paduan antara permasalahan pada aspek penerimaan dan pengeluaran BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan dinilai tak efektif melakukan pembatasan pengguna jasa. 

"Pembatasan manfaat yang ada cakupannya terlalu sempit, tidak dapat menjadi instrumen untuk pengendalian biaya dalam pengelolaan JKN dan memberikan dampak negatif," kata Ghufron. 

Pemborosan pembayaran pada standar rumah sakit juga menjadi penyebab terjadinya defisit. Dicontohkan Ghufron, ada rumah sakit yang mengklaim pembayaran tak sesuai dengan layanan yang diberikan. 

"Pembayaran pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas 3, namun pihak rumah sakit mengklaim sebagai pembayaran ruang kelas 2. Pembayarannya jadi lebih tinggi," ucap Ghufron.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved