Jokowi Tolak Lockdown, DPR Tawarkan Solusi Lain

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah pusat belum ada rencana lockdown untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyebut jika lockdown menjadi pilihan terakhir, maka pemerintah bisa mengambil solusi peningkatan sense of crisis.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkap Bobby dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi unggahan YouTube KOMPASTV, Senin (16/3/2020).

Sebelumnya, sudah tersambung warga dari berbagai daerah melalui telewicara yang mayoritas kurang setuju dengan opsi lockdown.

Bagi Bobby, wajar jika banyak masyarakat yang tidak setuju dengan lockdown lantaran akan menimbulkan permasalahan lain.

Yakni terbelenggunya hak-hak masyarakat, ditambah dengan masyarakat yang harus selalu berhadapan dengan aparat penertib yang bisa jadi ditugaskan selama lockdown.

"Jadi, kalau memang kita lihat dari aspirasi publik, lockdown itu adalah opsi terakhir," ujar Bobby.

"Karena ada penangguhan hak sipil, ada keadaan yang memaksa oleh aparat," sambungnya.

Baca: Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Mitigasi Covid-19

Baca: Hari Ini, Dirut RSPI Sebut Pasien Kasus 23 Sudah Dipulangkan

Jika pemerintah Indonesia tidak akan lockdown seperti halnya Singapura, Bobby mengusulkan solusi lain yakni peningkatan sense of crisis.

Meningkatkan sense of crisis di masyarakat berarti mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi saat ini.

"Solusinya kalau tidak ambil opsi lockdown seperti di beberapa negara, seperti Singapura yang paling dekat, itu adalah dengan meningkatkan sense of crisis," ungkap Bobby.

Peningkatan sense of crisis bisa dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai bahaya virus corona sekaligus menginformasikan soal fasilitas kesehatan yang tersedia.

"Meningkatkan sense of crisis di masyarakat, baik itu dengan sosialisasi, dan juga kemampuan deteksi dini dari pemerintah," jelas Bobby.

Jika pemerintah mengambil opsi ini, maka pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang diinformasikan pada masyarakat sudah berstandar tinggi.

Faktanya, hingga saat ini fasilitas kesehatan untuk menangani Covid-19 dinilai masih kurang.