Breaking News:

Iuran BPJS

Warga Mengeluhkan Iuran BPJS Kesehatan April 2020 Tidak Kunjung Turun

Sejumlah warga mengeluhkan iuran BPJS Kesehatan pada April 2020 tidak kunjung turun.

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Sejumlah petugas melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional di kantor BPJS Kesehatan di Jalan Abdul Wahab Syachranie, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (10/2/2020). Sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019, iuran BPJS Kesehatan dipastikan naik untuk tiap kelasnya.Diharapkan biaya yang naik berdampak pada pelayanan yang juga meningkat. (TRIBUNKALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah warga mengeluhkan iuran BPJS Kesehatan pada April 2020 tidak kunjung turun.

Padahal, Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Agustias (28) yang merupakan karyawan swasta di Jakarta, mengaku menjadi peserta kelas I BPJS Kesehatan secara mandiri sejak tiga tahun lalu.

Saat ini, Ia sangat kecewa dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak gerak cepat menjalani putusan MA, di tengah kesusahan rakyatnya.

Baca: Hati-hati Beli Masker di Situs Online, Seorang Artis Tertipu

"Mahkamah Konstitusi kan sudah membatalkan kenaikan iuran, harusnya April ini bayarnya sesuai aturan yang lama, tapi iuran saya masih Rp 160 ribu. Pak Jokowi, harusnya taat hukum, patuhi putusan MA," ujar Agustias kepada Tribun, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Selain Agustias, Foly Akbar (29) pun harus rela merogoh koceknya dalam-dalam, untuk membayar iuran dirinya bersama sembilan orang keluarganya.

Foly memilih menjadi peserta kelas III dengan iuran sebelum ada kenaikan, senilai Rp 25.500 per orang.

Baca: Iuran Tak Kunjung Turun, Ini Jawaban BPJS Kesehatan

Tetapi, setelah ada kenaikan, Ia harus membayar secara total Rp 420 ribu per bulan atau Rp 42 ribu per orang.

"Kemarin (2/4), saya bayar iuran kelas III masih Rp 42 ribu per orang. Saya heran, apa dasar BPJS menetapkan harga itu? Perpres kenaikan sudah dibatalkan MA, harusnya otomatis kembali keharga yang lama," ujar Foly salah satu karyawan di perusahaan bidang jasa di Jakarta.

Saat mengetahui iuran belum turun, Foly mengaku sempat menghubungi pihak BPJS Kesehatan dan mereka beralasan belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved